Jika Terbukti Sebagai Pemilik Akun Kaskus Fufufafa, Gibran Rakabuming Raka Berpotensi Batal Dilantik? Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari

 

AYOJAKARTA.COM – Dugaan jika akun Kaskus Fufufafa yang sedang jadi polemik adalah milik Gibran Rakabuming Raka semakin menguat.

Terlebih ketika pakar telematika Roy Suryo dengan yakin menduga jika 99,99 persen Gibran merupakan pemilik akun Kaskus Fufufafa. 

Belum lagi bukti yang menunjukkan kaitan antaran Gibran dengan akun Kaskus Fufufafa banyak beredar di media sosial. 

Lantas, apakah skandal soal akun Kaskus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran ini bisa membuat dirinya gagal dilantik?

Baca Juga: VIRAL Nama Akun Fufufafa di GoPay Diduga Ganti Nama Menjadi Slamet, Setelah Dicek Ternyata yang Muncul Sosok Ini

Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan Wakil Presiden terpilih 2024 yang mana pelantikannya akan dilakukan pada akhir Oktober nanti.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Feri Amsari selaku Pakar Hukum Tata Negara memberikan jawabannya dikutip ayojakarta.com dari YouTube Indonesia Lawyers Club pada Minggu (22/9/24). 

Dalam pernyataannya, Feri Amsari menyebut jika tak mungkin melantik seorang pemimpin yang terbukti melanggar hukum dan moral. 

“Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi Presiden dan atau Wakil Presiden,” ujar Feri Amsari.

Baca Juga: Jika Akun Fufufafa Terbukti Milik Gibran dan Menyangkalnya, Pakar Hukum Tata Negara: Bisa Dijatuhi Hal Ini!

“Kalau presiden lebih bahaya lagi tuh, kalau wakil presiden masih untung kita. Kenapa saya sebut masih untung, konsepsistim presidensial wakil presiden itu adalah ban serep, mohon maaf bahasanya tapi ini benar,” lanjutnya. 

Feri Amsari juga menyebut jika posisi wakil presiden yang diistilahkan ban serep cukup penting jadi memang perlu dipersiapkan. 

“Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam proses menjalani bernegara,” jelas Feri. 

“Oh niat jahat nih ban bakal rusak, lah orang yang matang termasuk bernegara mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi,” tambahnya.

 Baca Juga: Sebut Gibran Sampah Masyarakat, Amien Rais Akui Mudah Gulingkan Anak Jokowi Usai Akun Fufufafa Viral

Sehingga menurut Feri masih untung jika yang mengalami masalah ketatanegaraan sehingga harus digagal dilantik adalah Wakil Presidennya. 

“Masih untung kalau wakil presiden terpilih terbukti menngalami masalah ketatanegaraan dan harus kemudian digagalkan untuk dilantik,” terang Feri.

“Karena kita masih selamat nih presiden terpilih masih ada, karena ini ban utamanya,” katanya lagi. 

Meski begitu, Feri Amsari tak menampik jika dalam ketatanegaraan posisi Wakil Presiden (ban serep) ini cukup penting.

Baca Juga: Warganet Iseng Kirim Gopay ke Nomor Akun Fufufafa, Ternyata Benar Nama Gibran yang Muncul?

“Tetapi bolehkan kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serep tidak penting? Lebih konyol lagi,” tegas Feri.

“Ban serep itu maha penting, kalau terjadi sesuatu dengan presiden bagaimana kita akan melanjuti ketatanegaraan kita, udah disiapkan kan sekarang,” 

Maka dari itu, seorang Wakil Presiden juga seharusnya tidak boleh dalam keadaan ‘rusak’ karena memiliki peran penting itu.

“Jadi ban serep pun tidak boleh rusak, kenapa? Kalau ban utama rusak ternyata ban serepnya rusak inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Jadi ban serep penting, mari kita lihat kalau ban serep ternyata terbukti dia rusak boleh nggak kita pajang dia di tempatnya?” tanya Feri Amsari.

Baca Juga: Ungkap Ada yang Login Akun Kaskus Fufufafa dalam Seminggu Terakhir, Roy Suryo: Upaya Penghilangan Barang Bukti

“Lalu kita menjalankan proses bernegara, dari kita sendiri dalam bernegara harus kita pastikan ban serep ini sama baiknya untuk melakukan perjalanan ketatanegaraan kita untuk menyelamatkan kita bernegara. Jadi kalau dia rusak, ya gagalkan dia dilantik di posisi ban serepnya itu, karena perjalanan ketatanegaraan itu,” katanya lagi.

Lantas, apakah di era Jokowi ini kemudian akan bisa terjadi proses hukum soal kejahatan IT atau apapun itu terhadap Wakil Presiden terpilih tadi, Feri Amsari mengatakan hampir tidak mungkin. 

“Timbul pertanyaan begini mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lain. Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin,” ungkap Feri Amsari. 

“Wong putusan MK saja dilakukan untuk bisa menjadi calon ya apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam,” jelasnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Gibran Rakabuming Raka
# Fufufafa
# Feri Amsari
# Kaskus
# akun

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.