AYOJAKARTA.COM – Mendekati perhelatan kontestasi Pilkada Jakarta November mendatang, suhu politik di kalangan internal partai-partai besar kian memanas.
Di samping wacana munculnya calon tunggal atau kotak kosong, Pilkada Jakarta juga diwarnai oleh adanya kabar pengambilalihan secara paksa terhadap sejumlah partai.
Mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang tiba-tiba, ditengarai menjadi salah satu indikasi kompleksnya proses Pilkada Jakarta.
Wacana pengambilalihan PDIP oleh penguasa mencuat setelah Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan melebur menjadi KIM Plus untuk merealisasikan calon tunggal.
Menanggapi wacana adanya pengambilalihan PDIP, Sekjen PDIP Hasto Krisyanto ikut buka suara.
Pada awak media, Hasto menyebut wacana bermula dari pernyataan Jokowi melalui salah satu mantan Menteri yang mendapat panggilan dari menteri aktif di kabinetnya.
“Ada salah seorang mantan menteri yang dihubungi oleh menteri di kabinet Jokowi yang menyatakan ingin menduduki Ketum PDIP,” ungkap Hasto.
Hasto menambahkan, hal serupa juga sempat dialami oleh Partai Golkar sebelum Airlangga Hartarto kemudian mengundurkan diri secara mendadak.
Melihat realitas yang terjadi di dalam internal Partai Golkar, Hasto menilai kemungkinan yang sama bisa saja terjadi dan dialami oleh PDIP.
Karena itu, Hasto menilai pernyataan Megawati terkait pengambilalihan PDIP dan keinginan untuk menunda pensiun dari dunia politik merupakan hal yang realistis.
Baca Juga: Tegas! Surya Paloh Sebut Anies Baswedan Tidak Bisa Maju di Pilkada Jakarta
Sehubungan dengan adanya wacana pengambilalihan PDIP oleh Jokowi, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari memberi tanggapan.
Menurutnya, transisi kepemimpinan dalam sebuah partai politik merupakan hal yang wajar dan merupakan siklus dari proses demokrasi.
“Kalau orang jadi kader parpol dan ingin jadi ketua umum, saya kira sah-sah saja, kecuali PDIP sudah menjadi partai tertutup,” ungkap Qodari.
PDIP menurut Qodari bukanlah partai politik yang mengharuskan trah Soekarno sebagai ketua umum, sehingga keinginan tersebut merupakan hal wajar.
Pemikiran yang mengharuskan PDIP harus dipimpin oleh trah Soekarno hingga membuat Megawati batal pensiun, menurut Qodari justru bisa mencederai substansi demokrasi.
Karena itu, Qodari menilai wacana pengambilalihan PDIP yang ditengarai akan dilakukan oleh Jokowi sebagai salah satu kadernya tidak disikapi secara apriori.
Terkait dengan adanya wacana pengambilalihan PDIP dan penundaan pensiun Megawati Soekarnoputri, Politisi PDIP Aryo Seno Bagaskoro ikut memberi tanggapan.
Menurut Seno, rencana penundaan pensiun yang dilakukan oleh Megawati bukan mengacu pada aspek hegemonitas kepemimpinan berdasarkan trah Soekarno.
Resistensi politik yang kini dilakukan Megawati, menurut Seno lebih dimaksudkan untuk menyeimbangkan neraca demokrasi yang cenderung tidak stabil menjelang Pilkada. ***
Share this article
Melihat realitas yang terjadi di dalam internal Partai Golkar, Hasto menilai kemungkinan yang sama bisa saja terjadi dan dialami oleh PDIP.