Sidang PK Saka Tatal dalam Kasus Vina Cirebon Munculkan Temuan Baru, Pakar Hukum Pidana Sebut Fokus Persidangan Bergeser ke...

Pakar Hukum Pidana Hibnu Nugroho
Pakar Hukum Pidana Hibnu Nugroho

AYOJAKARTA.COM - Kasus pembunuhan Vina dan Eky masih berlanjut pada Selasa, 30 Juli 2024, siang, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, diadakan sidang lanjutan untuk peninjauan kembali kasus Saka Tatal.

Dalam sidang yang membahas keterangan saksi ini, pemohon menghadirkan 10 saksi, termasuk Aldi Renaldi.

Aldi Renaldi mengaku bahwa dia mengalami penyiksaan untuk dipaksa mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi delapan tahun lalu.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Cek Garis Tangan Cowok Kamu untuk Ungkap Karakter dan Kriteria Pasangannya, Nomor 2 Punya Watak Setia

Menurut pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, sidang PK Saka Tatal tersebut ada dua masalah perspektif.

Pertama, sidang PK Saka Tatal artinya meninjau kembali eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky tersebut ada di tempat kejadian atau tidak dan berperan atau tidak.

Namun, menurut pandangan Prof. Hibnu, persidangan tersebut bergeser pada masalah kasus ini merupakan kasus pidana atau bukan. Ia mengatakan hal tersebut menyebabkan kasus Vina Cirebon ini menjadi bias.

“Ini tampaknya persidangan ini ada dua perspektif ya, Iya perspektif pertama itu kan sebetulnya masalah terkait dengan peninjauan kembali, peninjauan kembali terhadap Saka Tatal kan” ucap Hibnu Nugroho, dikutip Ayojakarta.com dari YouTube KOMPASTV, pada Rabu, 31 Juli 2024.

“Itu berarti Saka Tatal ada di tempat atau tidak berperan atau tidak mempunyai terkaitan tidak, sebagai penyertaan atau tidak” lanjutnya.

“Tapi tampaknya dalam persidangan bergeser pada suatu peristiwa, itu peristiwa pidana atau bukan ini yang menjadi bias kan gitu kan” ujarnya.

Pakar hukum pidana tersebut mengkhawatirkan fokus terhadap persidangan tersebut jadi berubah, bukan ke Saka Tatal lagi namun ke tujuh terpidana yang sekarang sedang dihukum.

Baca Juga: Bikin Geleng Kepala, 10 Jurusan Kuliah Termahal yang Ada di Indonesia, Apa Saja?

Prof. Hibnu menyampaikan mengapa ia mengatakan hal tersebut karena sidang PK ini bukan perkara pidana yang harus dilihat adalah benang merahnya jadi menyebabkan bias tersebut.

“Sehingga takut saya nanti fokus terhadap Saka Tatal tidak itu, tapi terhadap fokus yang tujuh terdakwa yang sekarang sudah dipidana itu sangat menarik” kata Prof Hibnu.

“Karena bukan perkara pidana gitu loh ini yang kita harus Lihat benang merahnya seperti itu lah jadi agak bias” sambungnya.

Ia menyampaikan persidangan ini menarik pada saat suatu pemeriksaan yang mengejar pengakuan dengan kekerasan berpotensi ada pemaksaan. Jika dilihat dari asas inkisitur yakni pemeriksaan sebagai objek dalam kajian kriminalistik sehingga mengarah ke suatu pemaksaan.

“Menarik ketika suatu pemeriksaan mengejar pengakuan apalagi dengan kekerasan-kekerasan, berpotensi ada suatu pemaksaan karena kalau kita lihat asas inkisitur. Inkisitur itu pemeriksaan sebagai objek itu, biasanya kalau kita lihat kajian kriminalistik, itu mengarah suatu pemaksaan suatu peristiwa tertentu” ucapnya.

“Sekarang pertanyaannya Ini agak menarik, kita tidak pada masa perkaranya kalau pemaksaan-pemaksaan kemudian kekerasan berarti ada pemaksaan terhadap suatu perkara tertentu” sambungnya.

Prof. Hibnu mengatakan jika melihat dari kasus Vina Cirebon ini ada dua dimensi yang berbeda kalau bukti-bukti yang disampaikan di persidangan PK didukung oleh bukti-bukti yang scientifik.

“Tapi kalau kita berbicara pada kasus yang pokoknya ini kan bicara pokoknya berarti kan tinggal bukti-bukti yang disampaikan tadi didukung dengan bukti-bukti scientifik yang lain itu dua dimensi berbeda” tutupnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Prof Hibnu
# Saka Tatal
# sidang pk
# kasus Vina Cirebon

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).