Bebasnya Pegi Setiawan Jadi Sorotan Eks Menko Polhukam, Mahfud MD: Kasus Pembunuhan Vina dan Eky Serampangan Karena...

Mahfud MD
Mahfud MD

AYOJAKARTA.COM - Hakim tunggal sidang praperadilan, Eman Sulaeman, mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan pada Senin, 8 Juli 2024.

Putusan tersebut menyatakan bahwa penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum, serta meminta agar Pegi dibebaskan.

Dalam persidangan sebelum putusan, Eman Sulaeman menyatakan bahwa ia akan memutus perkara secara objektif tanpa tekanan dari pihak manapun.

Baca Juga: Kamu dari Honorer Mau Jadi PPPK? 3 Kriteria Honorer yang akan Diangkat Jadi PPPK Tahun 2024

Hakim Eman Sulaeman menegaskan bahwa putusan yang dibacakan adalah keputusan terbaik, bukan untuk pemohon yaitu kuasa hukum Pegi atau termohon yaitu tim hukum Polda Jabar.

Keputusan Hakim Eman Sulaeman untuk mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan membuatnya menjadi sorotan publik, termasuk Mahfud MD. Kasus Vina Cirebon ini menjadi perhatian Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan kalau tersangka ini satu paket kemudian yang satu dinyatakan tidak menjadi tersangka maka yang 7 tersangka tadi juga tidak itu logikanya.

“Bisa menjadi novum gitu ya bahwa kalau ini dulu dianggap satu paket pelaku hanya saja belum tertangkap lalu sekarang sesudah ditangkap kemudian ternyata tidak berarti yang tujuh ini pun tidak dong” ucap Mahfud MD, dikutip Ayojakarta.com dari YouTube KOMPASTV, pada Jumat, 12 Juli 2024.

“Yang sekarang di yang sedang dilakukan logika kita kan satu paket, dulu dakwaanya kan 11 orang yang tiga lari yang delapan masuk tapi yang satu kecil dikeluarkan lebih dulu kan begitu” sambungnya.

Mahfud MD menyatakan bahwa kasus ini dinilai serampangan karena telah berlangsung sejak 2016.

Baca Juga: Aep dan Dede Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Kasus Vina Cirebon Kembali Memanas!

“Menurut saya ini serampangan Mbak serampangan karena kasus ini kan 2016 dikatakan ada buron a b c hilang kasus ini baru muncul lagi, sesudah ada film Vina sebelum tujuh hari, loh baru orang ter ingat lagi itu lalu dikejar lagi” katanya.

“Nah kalau tidak serampangan kan begitu diputus dicari dan orangnya, kan itu juga juga kalau memang sejak awal, lalu serampangan yang kedua katanya tiga lalu diumumkan oh yang dua itu fiktif gak ada begitu padahal itu putusan pengadilan ada dakwaan Jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan di dalam proses persidangan itu. disebut Lah ini kan serampangan” ucapnya.

Eks Menko Polhukam ini juga mengatakan tinggal pengacara dari tujuh tersangka yang lain untuk mencari dalil-dalil yang bisa membebaskan tujuh tersangka lainnya.

“Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan ya itu lebih dari unprofessional itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam sehingga kira-kira di situ tetapi kita buktikan dulu” katanya.

Baca Juga: 3 Beasiswa Dalam Negeri Tanpa Syarat LoA, Catat Sekarang!

“Nah sekarang sudah terbukti berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya bahwa yang tujuh ini harus bebas dong satu paket dakwaan kok ternyata ini salah kan begitu” lanjutnya.

Selain itu, Mahfud MD menyoroti adanya pihak-pihak yang diduga melindungi atau menutupi sesuatu. Dia menyebut bahwa kasus ini masih bersifat spekulatif

“Sifatnya masih spekulatif juga karena ini sudah lama tertutup. Nah kita kembali ke spekulasi awalnya saja dulu kan ada dugaan ini anaknya pejabat ini nih ini cucunya pejabat ini sehingga harus dicarikan kambing hitam" ucapnya

"Karena kasus ini faktanya ada pembunuhan pasti ada pembunuhnya gak boleh tenggelam tapi harus melindungi anaknya ini anaknya itu dan seterusnya” lanjut eks Menko Polhukam tersebut.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Mahfud MD
# Menko Polhukam
# Eman Sulaeman
# kasus pembunuhan Vina
# Pegi Setiawan
# Eky

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).