Harap Bersabar! Rekrutmen CPNS 2024 Diundur Lagi, Kementerian PANRB Bocorkan Penyebabnya

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas

AYOJAKARTA.COM - Memasuki awal Juli 2024 sudah banyak masyarakat yang menantikan informasi terbaru terkait rekrutmen CPNS 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akhirnya kembali mengumumkan informasi terbaru terkait rencana rekrutmen CPNS 2024.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pembukaan rekrutmen CPNS 2024 yang sebelumnya direncanakan dibuka pada Juni atau Juli 2024 akan diundur antara Juli atau Agustus 2024.

Azwar Anas mengatakan bahwa penundaan pembukaan rekrutmen CPNS disebabkan karena kurangnya usulan formasi.

Baca Juga: Tak Sampai 200 Pendaftar, Ini 10 Jurusan Kuliah Sepi Peminat di Universitas Indonesia (UI) Beserta Daya Tampungnya

Ia menyebut Kementerian PANRB telah menyediakan kuota formasi untuk kementerian dan lembaga.

Sayangnya, jumlah formasi yang sudah disediakan oleh Kementerian PANRB hingga saat ini belum terpenuhi, termasuk untuk lulusan baru atau fresh graduate.

“Terkait dengan CPNS ini, kaitannya dengan pengusulan dari kementerian atau lembaga. Contoh kementerian dan lembaga pusat itu mendapatkan kuota fresh graduate 200.000 lebih, tetapi sampai sekarang, finalnya kementerian atau lembaga yang mengusulkan tidak sampai 200.000, yaitu kuotanya baru 130.341,” kata Azwar Anas dikutip dari akun Instagram @cpnsindonesia pada Rabu (2/7/2024).

Baca Juga: 15 Jurusan Kuliah S-1 dan D-3 Termurah di UNEJ Jalur Mandiri 2024, Kelompok UKT Tertinggi hanya Rp4 Juta

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemerintah akan membuka sebanyak 2,3 juta formasi CPNS dan PPPK pada rekrutmen CASN 2024.

Jumlah tersebut terdiri dari 690.822 formasi untuk fresh graduate dan 1.605.694 untuk PPPK.

Saat ini sudah ada sejumlah instansi pemerintah yang sudah mengumumkan jumlah formasi yang akan dibuka.

Dikutip dari akun Instagram @aptaschool_cpns berikut adalah 16 instansi pemerintah yang sudah mengumumkan formasi CPNS.

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 781 formasi

2. Badan SAR Nasional (Basarnas): 1.389 formasi

3. Badan Keamanan Laut (Bakamla): 397 formasi

4. Badan Karantina Indonesia (Barantin): 525 formasi

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI: 1.984

6. Kejaksaan Agung: 9.694 formasi

7. Kementerian Hukum dan HAM: 9.873 formasi

Baca Juga: Tes Psikologi: Gambar Apa yang Menarik Perhatianmu? Jawabannya Ungkap Seberapa Kuat dan Rapuh Kamu dalam Hadapi Tekanan!

8. Kementerian Pertahanan: 18.284 formasi

9. Kementerian Agama: 20.772 formasi

10. Kementerian Kesehatan: 8.607 formasi

11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: 15.462

12. Kementerian Perhubungan: 1.391 formasi

13. Kementerian Sosial: 266

14. Kementerian PUPR: 6.388 formasi

15. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI: 114 formasi

16. Mahkamah Agung: 4.949 formasi

Demikian informasi mengenai penundaan rekrutmen CPNS 2024. Semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Azwar Anas
# Kementerian PANRB
# CPNS
# PPPK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.