AYOJAKARTA.COM -- Menyikapi rencana kebijakan pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi.
Menggelar aksi di kawasan Patung Kuda gedung Sapta Pesona Jakarta, para buruh menolak iuran sebagaimana ditentukan dalam Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Selain menolak Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, massa buruh juga menyoroti kenaikan Uang Kuliah Tunggal perguruan tinggi dan Kelas Rawat Inap Standar BPJS.
Baca Juga: Banyak Ditentang Masyarakat, Bagaimana Dasar Hukum TAPERA? Cek Info Lengkap Tentang Program Ini
Di samping menolak kebijakan tersebut, para demonstran yang terdiri dari beberapa organisasi serikat buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law.
Menurut pada buruh, Undang-Undang Cipta Kerja yang dicanangkan pemerintah, tidak berpihak kepada kelas pekerja.
Kenaikan upah sebanyak dua persen pada tahun lalu, menurut para buruh tidak sesuai dengan jumlah iuran Tapera yang nilainya mencapai dua setengah persen.
Adanya ketimpangan antara jumlah pendapatan dan pengeluaran tersebut, dianggap oleh buruh sebagai suatu tekanan.
Sedianya, aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah akan akan digelar di depan istana kepresidenan namun urung dilakukan.
Sehubungan dengan aksi demonstrasi yang digelar oleh ribuan buruh, Mensesneg Pratikno mengaku belum mengetahui agenda demonstrasi tersebut.
Saat ditemui awak media, Pratikno menyebut muatan aksi demonstrasi yang digelar para buruh di dekat istana kepresidenan belum sepenuhnya dipahami.
Karena itu, Pratikno memastikan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait perihal tuntutan yang saat ini tengah didesak oleh para buruh.
Baca Juga: Apakah Kebijakan Tapera Berlaku untuk ASN? Begini Aturannya
Sementara itu, Basuki Hadi Mulyo selaku Menteri PUPR menilai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh merupakan hal wajar dalam demokrasi.
Saat dimintai keterangan perihal aksi demonstrasi, Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh menilai Tapera tidak mendapat restu dari kebanyakan rakyat Indonesia.
“Netizen, masyarakat sipil dan seluruh rakyat mayoritas menolak Peraturan Pemerintah Tapera,” ungkap Said.
Lebih lanjut, Said menilai ada enam hal yang membuat Partai Buruh serta organisasi serikat buruh perlu menolak PP Tapera.
Baca Juga: Pemerintah Dianggap Menggalang Dana, Pekerja dan Pengusaha Kompak Menolak Tapera
Selain penurunan daya beli masyarakat dan tidak ada kepastian mendapat rumah bagi pekerja usai pensiun, penolakan juga disebabkan karena minimnya peran negara.
Said juga menyoroti fungsi PP Tapera yang masih belum jelas serta tidak adanya peran dari Dewan Pengawas pada kebijakan Tapera.
Sebelum membuat suatu kebijakan, Said menilai pemerintah perlu melibatkan peran dari berbagai pihak sehingga tidak menetaskan dampak.
Baca Juga: Potong Gaji Program Tapera Tuai Polemik, Pengamat Kebijakan Publik: Saya Lihat Tidak Ada Manfaatnya!
Keterlibatan banyak unsur penting dilakukan, agar persoalan yang dialami Taspen dan Jiwasraya tidak terulang.
“Uang tentara sama polisi saja dikorupsi, apalagi uang rakyat,” tegas Said seraya mendesak agar PP Tapera secepatnya dicabut.***
Share this article
Menyikapi rencana kebijakan pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi.