AYOJAKARTA.COM — PT TASPEN (Persero) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Kersa sama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka penguatan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara TASPEN dan Kejaksaan Agung dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan kewenangan JAMDATUN.
Kerja sama ini juga mencakup upaya preventif dan represif terhadap potensi permasalahan hukum yang dihadapi TASPEN beserta seluruh anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi TASPEN, guna memastikan tata kelola perusahaan yang baik serta perlindungan terhadap kepentingan negara dan peserta.
Penandatanganan berlangsung di Auditorium Kantor Pusat TASPEN, dilakukan oleh Direktur Utama TASPEN, Rony Hanityo Aprianto, dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., pada Kamis (15/05).
Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan kepatuhan hukum TASPEN. “Dengan adanya kerjasama yang terjalin, tidak hanya TASPEN namun Anak Perusahaan beserta Perusahaan Terafiliasi mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum dalam permasalahan bidang perdata dan tata usaha negara“ ujarnya.
Sementara itu, JAMDATUN Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., menegaskan bahwa Kejaksaan Agung siap mendukung BUMN strategis seperti TASPEN dalam menghadapi tantangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan dalam operasional bisnis TASPEN, khususnya dalam penyelenggaraan program- program jaminan sosial untuk para pegawai negeri sipil” ungkapnya.
Penandatanganan perjanjian ini menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang responsif, profesional, dan mendukung pelaksanaan program pemerintah yang bersih dan berintegritas. Melalui kolaborasi ini, TASPEN berharap dapat terus memperkuat perlindungan hukum bagi peserta, menjamin kelangsungan program jaminan sosial, serta memberikan layanan yang aman, terpercaya, dan berlandaskan hukum.
Sejalan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya tata kelola hukum dalam mewujudkan BUMN yang profesional dan berintegritas. “BUMN harus menjadi contoh dalam penerapan good governance. Sinergi antara TASPEN dan JAMDATUN adalah langkah nyata untuk memastikan BUMN tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga memiliki ketahanan hukum yang kuat” tegas Erick Thohir.
.jpg)
Share this article
Perjanjian ini untuk memperkuat sinergi antara TASPEN dan Kejaksaan Agung dalam memberikan bantuan, pertimbangan, dan tindakan hukum