Vasektomi Tuai Polemik, Dedi Mulyadi Tawarkan Alternatif Lain untuk Program KB Pria sebagai Syarat Penerima Bansos

AYOJAKARTA.COM -- Metode Vasektomi menuai polemik dan banyak penolakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan alternatif lain untuk KB pria sebagai syarat mendapat bantuan sosial dan beasiswa.

Alternatif yang ditawarkan Dedi berupa penggunaan Pil KB serta penggunaan alat kontrasepsi saat berhubungan suami-istri.

Dedi menyebut, kebijakan ini tetap diarahkan untuk mencapai target awal yaitu menekan angka kelahiran pada masyarakat miskin di Jawa Barat.

Baca Juga: Respons Fatwa Haram MUI, Begini Jawaban Dedi Mulyadi Soal Vasektomi yang Jadi Syarat Bansos

Menurut Dedi, tingginya angka kelahiran pada keluarga tidak mampu menjadi salah satu indikator yang memperparah kemiskinan.

Dia menilai, dibutuhkan kebijakan yang bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk terutama pada keluarga-keluarga yang kurang mampu secara ekonomi agar tidak semakin menambah beban hidup mereka.

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh pengamatan Dedi Mulyadi yang menemukan kasus di mana keluarga miskin dengan banyak anak mengakibatkan setiap anak harus ikut menanggung kemiskinan yang diderita orang tuanya.

Baca Juga: Pro-Kontra! Program Barak Militer Dedi Mulyadi Ternyata Tak Hanya untuk Pelajar, Orang Dewasa Bermasalah Juga akan Dibina

Hal inilah yang menjadi dasar bagi Dedi untuk awalnya menjadikan program vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial hingga beasiswa pendidikan.

Dedi bahkan menegaskan bahwa nantinya data peserta vasektomi akan diintegrasikan dengan data kependudukan dan data penerima kesejahteraan sosial.

Meskipun kemudian kebijakan ini menghadapi penolakan termasuk dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan bahwa vasektomi haram dilakukan.

Baca Juga: Debat Panas! Dedi Mulyadi Panen Kritik usai Usulkan Vasektomi untuk Penerima Bansos, Langgar Hak Asasi hingga Fatwa Haram

Menanggapi polemik yang muncul, Dedi Mulyadi kemudian menjelaskan alternatif kebijakan yang ditawarkan.

"Kemiskinan itu satu ya. Satu rumah. Dua jaminan kesehatan. Tiga jaminan pendidikan. Yang keempat jangan terlalu banyak anak, KB-nya harus berhasil. Kemudian kalau tadi kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya yang satu tidak dibolehkan, laki-laki ber-KB, banyak alternatifnya. Pakai pengamannya juga lebih mudah asal mau. Tinggal sekarangnya mau enggak ber-KB-nya, gitu loh. Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau," kata Dedi.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dedi membuka berbagai opsi program KB namun tetap menekankan pentingnya pengendalian kelahiran sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.***