Romahurmuziy Beberkan Alasan Kenapa Perolehan Suara Ganjar Pranowo Kalah di Beberapa Wilayah Berbasis PDIP

AYOJAKARTA.COM - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, mengungkapkan beberapa alasan terkait sedikitnya perolehan suara Ganjar Pranowo-Mahfud MD di wilayah yang berbasis PDIP.

Alasan pertama rendahnya suara Ganjar Pranowo, karena kekuatan Jokowi sebagai Presiden lebih tinggi dibandingkan dengan Gubernur.

“Pertama kita harus jujur mengakui bahwa branding power-nya Pak Jokowi itu lebih kuat daripada branding power-nya Ganjar pranowo, apapun pak Jokowi 9 tahun berkuasa secara nasional, Ganjar Pranowo 10 tahun berkuasa tapi hanya Jawa Tengah,” ucap Romahurmuziy, dikutip dari Youtube Total Politik, Selasa (27/2/2024).

Baca Juga: Berbanding Terbalik dengan Ganjar Pranowo, Begini Respon Tak Terduga Mahfud MD Soal Pengajuan Hak Angket

Selanjutnya, terkait bagaimana branding yang dibangun oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur dan Jokowi sebagai Presiden memiliki perbedaan yang cukup besar.

“Yang kedua branding power seorang presiden dengan gubernur tentu berbeda ya pasti kuat Pak Jokowi,” ucapnya.

Kemudian, hubungan kekerabatan dengan Jokowi juga memainkan peran besar dalam kesuksesan mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Sebut Hak Angket sebagai Cara Terbaik dalam Menyelesaikan Kontroversi Pemilu

“Yang ketiga bahwa yang maju sebagai wakilnya Pak Prabowo, anak pak Jokowi, sementara Ganjar maupun Pak Mahfud enggak ada juga ponakan Pak Jokowi, gitu jadi pasti efek asosiatifnya enggak dapat,” jelasnya.

Yang terakhir ialah terkait bagaimana Jokowi memanfaatkan kebijakan dan momentum dalam Pilpres 2024.

Kebijakan Jokowi yang mempercepat kenaikan gaji ASN dinilai memiliki tujuan politik tersendiri.

Baca Juga: Proses Pengajuan Hak Angket yang Diusulkan Ganjar Pranowo di DPR Bisa Terealisasi dalam Waktu Dekat?

Romahurmuziy mengatakan, umumnya kenaikan gaji ASN baru dilakukan pada bulan April setelah pengusaha memberikan SPT pada akhir Maret.

“Keempat policy tadi, yang saya katakan policy driven tadi itu, kan kayak ngepas-ngepasin banget. Masa kita enggak percaya sih keputusan kenaikan gaji ASN diteken Presiden melalui Keppres tanggal 12 Februari tanggal 13 Februari h-1 Pemilu dicairkan,”

Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi, menurut Romahurmuziy bukanlah sebuah kebetulan melainkan sebuah desain, melainkan upaya untuk mencapai kepentingan politik tertentu.***