Perhitungan Real Count Pemilu 2024 Mandek di Hari Minggu, KPU Ungkap Penyebabnya

Di tengah hiruk pikuk ramainya pemberitaan soal perhitungan real count Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terpantau sejak hari Minggu, 18 Februari 2024 KPU belum lagi melakukan update real count di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Di tengah hiruk pikuk ramainya pemberitaan soal perhitungan real count Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terpantau sejak hari Minggu, 18 Februari 2024 KPU belum lagi melakukan update real count di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

AYOJAKARTA.COM — Di tengah hiruk pikuk ramainya pemberitaan soal perhitungan real count Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terpantau pada hari Minggu, 18 Februari 2024 KPU belum lagi melakukan update real count di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Adanya kendala mandek pada update real count Pemilu 2024 di aplikasi Sirekap yang terjadi kemarin memang telah diakui oleh pihak KPU.

Mandeknya update real count di aplikasi Sirekap KPU ini sempat menjadi sorotan dan perbincangan banyak pihak, apalagi di tengah isu dugaan kecurangan perhitungan suara yang santer dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu.

Namun, menjawab dugaan-dugaan tersebut, KPU akhirnya menjelaskan alasan di balik penundaan update real count pada aplikasi Sirekap yang terjadi Minggu kemarin.

Dijelaskan oleh pihak KPU melalui salah satu anggotanya, Idham Kholik bahwa KPU hingga kini masih terus berupaya menampilkan hasil real count melalui data yang akurat.

Baca Juga: Feri Amsari Bongkar Kecurangan Pemilu 2024 di Podcast Abraham Samad! Sosok Ini Pelakunya

"Difokuskan pada akurasi data tampilan publik di website pemilu2024.kpu.go.id di mana akurasi tersebut harus merujuk pada data autentik yang ada dalam formulir Model C Hasil (Plano) yang fotonya dipublikasikan di Sirekap," ungkap Idham seperti dikutip dari laman Suara.com, Senin, 19 Februari 2024. 

Banyaknya tuntutan publik yang meminta pihak KPU untuk menampilkan data yang lebih akurat membuat pihak KPU melakukan sinkronisasi pada aplikasi Sirekap.

Diakui oleh Idham, sinkronisasi data dilakukan KPU untuk menyampaikan data rekapitulasi perhitungan suara yang lebih akurat.

Meski begitu, dijelaskan juga oleh Idham bukan berarti penghitungan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga ikut berhenti karena aplikasi Sirekap harus terhenti sementara.

Namun, pihak PPK dipastikan tetap melakukan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Rekapitulasi di PPK tetap berjalan, buktinya di hari kemarin ada 33 PPK yang sudah menyelesaikan rekapitulasi dan banyak sekali yang melangsungkan rekapitulasi. Itu informasi dari beberapa KPU Provinsi," katanya.

Baca Juga: Soal Dugaan Kecurangan Pemilu dan Isu 2 Putaran, Mahfud MD Ungkap MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu: Ada Undang-undangnya!

Diinformasikan sebelumnya, bahwa KPU Tangerang telah memberikan arahan melalui surat pemberitahuan soal jadwal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara yang akan kembali dilaksanakan pada Selasa, 20 Februari 2024.

Yang artinya, dalam beberapa hari ini sebelum tanggal 20, penghitungan suara harus dihentikan ayah diskors sementara.

Dalam informasi yang ada di dalam surat, KPU juga menyampaikan bahwa akan memberikan arahan agar PPK menunda rapat pleno tentang hasil rekapitulasi suara.

Hal itu dilakukan guna memastikan kualitas data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat.

Dan selanjutnya jadwal pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar di jadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024.

“Dan bagi yang sudah berjalan agar di skors sampai dengan tanggal 20 Februari 2024. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,” lanjut surat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Mandek
# real count
# Pemilu 2024
# KPU

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).