Hore! KIP Kuliah Merdeka 2024 Dibuka, Ini Syarat Dapat Bantuan hingga Rp12 Juta, Maba On Going Daftar!

KIP Kuliah Merdeka 2024 resmi dibuka oleh pemerintah mulai tanggal 12 Februari hingga batas akhir pendaftaran 31 Oktober 2024.
KIP Kuliah Merdeka 2024 resmi dibuka oleh pemerintah mulai tanggal 12 Februari hingga batas akhir pendaftaran 31 Oktober 2024.

AYOJAKARTA.COM — KIP Kuliah Merdeka 2024 resmi dibuka oleh pemerintah mulai tanggal 12 Februari hingga batas akhir pendaftaran 31 Oktober 2024.

KIP Kuliah Merdeka 2024 merupakan progam bantuan pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa baru lulusan SMA, SMK, sederajat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sampai lulus.

Kuota penerima KIP Kuliah Merdeka 2024 ini diperuntukkan bagi 985.577 mahasiswa dengan rincian 200 ribu untuk mahasiswa baru, sisanya untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan on going.

Program KIP Kuliah Merdeka 2024 dapat menjadi solusi mahasiswa baru yang sudah diterima oleh PTN atau PTS tetapi tidak mempunyai biaya.

Apabila lolos seleksi dan berhak menerima KIP kuliah Merdeka 2024, mahasiswa baru akan mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan akreditasi jurusan dan biaya hidup sesuai kluster sampai dengan lulus kuliah.

Besaran uang pendidikan yang akan diterima penerima KIP Kuliah Merdeka 2024 ditentukan berdasarkan akreditasi.

- Prodi akreditasi A, maksimal Rp12 juta bagi prodi kedokteran dan Rp8 juta bagi prodi non kedokteran
- Prodi akreditasi B, maksimal Rp4 juta
- Prodi akreditasi C, maksimal Rp2,4 juta

Untuk besaran biaya hidup atau uang saku disesuaikan dengan kluster yang sudah ditentukan mulai dari kluster 1-5, dengan nominal bantuan mulai Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta.

Baca Juga: Beasiswa KIP Kuliah 2024 Resmi Dibuka, Begini Prosedur Pendaftaran yang Wajib Diketahui

Lalu apa saja persyaratan agar dapat mendaftar KIP Kuliah Merdeka 2024?

Persyaratan calon pendaftar KIP Kuliah Merdeka 2024, sebagai berikut:

1. Lulusan siswa siswi SMA, SMK, atau sederajat yang akan lulus pada tahun 2024.

2. Lulusan siswa SMA, SMK, sederajat dengan tahun lulus 2022 dan 2023.

3. Memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang valid.

4. Mempunyai prestasi dan nilai akademik yang baik akan tetapi dari keluarga yang tidak mampu dengan melampirkan bukti dokumen yang sah (Surat Keterangan Tidak Mampu yang didapat dari kelurahan tempat tinggal setempat).

5. Memiliki kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau Kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atau terdaftar pada Program Keluarga Harapan (PKH).

6. Terdata sebagai keluarga penerima bantuan pemerintah dengan melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementrian Sosial RI.

7. Dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru oleh PTN atau PTS dengan Program Studi Akreditasi A atau B.

8. Apabila mahasiswa baru diterima PTN atau PTS dengan prodi akreditasi C maka akan dipertimbangkan kembali.

Dilansir AyoJakarta.com dari unggahan terbaru Instagram @puslapdik_dikbud, jika ingin mendaftar KIP Kuliah Merdeka 2024 PTN atau PTS, maka dokumen yang harus dipersiapkan antara lain biodata diri, NISN, NPSN, dan email yang aktif.

Baca Juga: Jadwal Cair KIP Kuliah 2024 Semester 2, 4, 6, 8 Sudah Rilis? Tidak Semua Dapat Biaya Hidup, Ini Skemanya

Jika NISN sudah tidak aktif atau tidak ditemukan, maka dapat melalukan verifikasi dan validasi data melalui laman https://nisn.data.kemdikbud.go.id.

Cara mendaftar KIP kuliah Merdeka 2004, sebagai berikut:

1. Akses laman resmi Kemendikbud RI tentang KIP Kuliah 2024 https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.
2.. Klik 'Daftar/masuk'.
3. Klik 'Daftar baru'.
4. Masukkan data NISN, NPSN, NIK dan email aktif.
5. Isi data yang diperlukan meliputi biodata diri secara lengkap.
6. Ikuti tahapan hingga selesai.
7. Jika proses pendaftaran awal selesai maka akun akan dilakukan proses validasi.
8. Setelah validasi berhasil, pendaftar akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses dari sistem KIP Kuliah 2024.
9. Login kembali ke laman https://kip–kuliah.kemdikbud.go.id.
10. Klik "Siswa".
11. Masukkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses, lalu login.
12. Pilih KIP Kuliah Merdeka sesuai jalur seleksi seperti SNBP, SNBT, atau Mandiri.
13. PTN atau PTS akan melakukan verifikasi lanjut bagi calon penerima KIP Kuliah Merdeka 2024 yang telah diterima sebelum diusulkan ke Puslapdik.

KIP Kuliah Merdeka 2024 ini dibuka atas kewenangan masing-masing PTN atau PTS, sehingga jadwal masing-masing perguruan tinggi berbeda.

Untuk pengumuman dan informasi penting terkait KIP Kuliah Merdeka 2024, mahasiswa bisa terus memantau halaman KIP Kuliah secara berkala dari masing-masing website resmi PTN atau PTS.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KIP Kuliah Merdeka 2024
# Bantuan
# syarat

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.