Megawati Soekarnoputri Jawab Isu Sri Mulyani Mundur hingga Alasan Tak Minta Menteri PDIP Keluar dari Kabinet Jokowi

AYOJAKARTA.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjawab isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat dirumorkan akan mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Megawati Soekarnoputri mengatakan apabila semua menteri diminta mundur maka Indonesia akan mengalami kerugian.

Begitu pula apabila Sri Mulyani yang diminta mundur dari jabatannya sebagai Menkeu, Megawati Soekarnoputri menilai hal tersebut akan membawa dampak pada Indonesia.

“Kalau semua hanya saya suruh mundur saja yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan. Dia itu kan istilahnya yang dihitung buntungnya loh, jangan untungnya. Kalau kita itu nanti salah what will be happen to Indonesia?” kata Megawati Soekarnoputri dikutip ayojakarta.com dari YouTube Kompas TV, Jumat (9/2/2024).

Baca Juga: Kesaksian Warga Kota Solo Terkait ‘Emang Gibran Bisa Kerja?’, Begini Kata Mereka

Megawati menjelaskan bahwa Pemilu bukanlah momen akhir dari suatu jabatan.

Ia menyampaikan sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai masa jabatan pejabat negara yang harus diselesaikan.

“Ini sebetulnya adalah masalah permainan yang seharusnya itu sudah berjalan dengan baik, yang namanya Pemilu ini bukannya sebuah akhir, ini hanya sebuah proses yang sudah dikatakan oleh dari tata negara bahwa sekarang ini presiden itu atau sampai tingkat menteri dan sebagainya atau di eksekutif itu sudah ada jangka waktu yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Megawati juga mengungkapkan dirinya tak meminta menteri PDIP untuk mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Ketua KPU Langgar Etik, Mungkinkah Gibran Rakabuming Raka Didiskualifikasi dari Pilpres 2024? Mahfud MD Singgung Hukuman Moral

Menurutnya, Pemilu akan selesai apabila presiden baru yang sudah terpilih akan dilantik menjadi kepala negara.

Selain itu, Megawati menilai mencari orang baru untuk menggantikan pejabat yang mundur memang mudah.

Akan tetapi, tak semua orang yang dipilih mampu menjalankan tugasnya dan inilah yang dianggap berbahaya.

“Bagi saya itu adalah etika berpolitik. Harus punya track record politik. Enggak bisa loh kamu asal masuk terus kamu mau cari kedudukan saja. Ada disiplinnya, itu etika. Ada moralnya, enggak boleh kamu berantem satu sama lain. Pemilu itu kan akan selesai adalah ketika presiden baru akan dilantik," terangnya.

“Ganti orang itu gampang, 5 menit juga asal sudah sumpah jabatan selesai. Tapi dari sisi pengalaman saya karena saya memang berpengalaman paling tidak kalau terjadi perubahan kalau 6 bulan saja dia sudah mampu dan tahu fragmentasi dan sebagainya it’s okay,” tutupnya.***