Prabowo Blak-blakan Jawab Soal Revisi RUU TNI yang Jadi Polemik dan Kontroversi, Warganet: Presiden Prabowo Tidak Menjawab

AYOJAKARTA.COM - Presiden Indonesia Prabowo Subianto diketahui mengundang 7 wartawan senior untuk membagikan opininya terkait isu-isu yang beredar di masyarakat saa tini.

Wawancara eksklusif ini pun diketahui berlangsung pada Minggu 6 April 2025. 

Setidaknya 7 Jurnalis yang diundang dalam kesempatan itu ialah Najwa Shihab selaku founder Narasi, Uni Lubis, Pemred IDN Times, Alfito Deannova Gintings Pemred detikcom, Lalu Mara Satriawangsa, Pemred tvOne, Sutta Dharmasaputra, Pemred Harian Kompas, Retno Pinasti Pemred SCTV-Indosiar serta Valerian Daniel News Anchor TVRI yang hadir sebagai moderator.

Baca Juga: Terkena Flu Pasca Lebaran 2025? Rekomendasi Obat Alami yang Mudah Didapatkan di Dapur Kamu Ini Ya...

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo banyak berdiskusi dan berbagi opininya terkait berbagai hal.

Mulai dari pencapaian 150 hari bekerja, isu sensitif RUU TNI, RUU Polri, Danantara hingga menyoal aturan tarif dagang terbaru dari Donald Trump.

Namun, ada yang menarik dari jawaban yang dilontarkan Prabowo ketika ditanya mengenai isu sensitif RUU TNI yang dilakukan tidak transparan dan terkesan kebut yang disebutkan demi kepentingan rakyat.

Dimana fakta menunjukan bahwa rakyat hingga saat ini menolak hasil sidang paripurna RUU TNI yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI beberapa waktu lalu.

Pertanyaan ini pun disampaikan oleh Uni Lubis selaku Pemred IDN Times yang menyinggung soal cepatnya RUU TNI ini disahkan, perilaku abusive aparat hingga menyinggung RUU perampasan aset yang seharusnya menjadi urgensi utama, jika melihat dari keinginan Prabowo untuk memberantas korupsi.

"pertama bagaimana Presiden melihat demo mahasiswa dan civil society serta penanganan apart yang masih abusive, yang jelas-jelas petugas medis saja kena kasus kekerasan, ambulan dibelokan ke polres, Kedua apasih urgensinya RUU TNI harus dibahas begitu cepat ini kan masuk ke proyek Nasional tahun 2025 yakni 18 February dan 20 Maret sudah masuk sidang paripurna, jadi apa urgensinya RUU TNI harus direvisi? Dan sampai hari ini park in the spirit accountability dan transparansi sampai hari ini tidak ada yang bisa mengakses draft RUU TNI yang sudah disahkan di Paripurna, kan nanti setelah 30 hari Presiden harus tanda tangani ya, Apakah akan ditanda tangani? Karena khawatir ya ialah yang disahkan dan disetujui di Paripurna yang selama ini digembar gemborkan pasal 7, pasal 47 ya sama 53 kalau saya tidak salah, rakyat khawatir jangan-jangan yang di tanda tangan presiden berbeda seperti waktu kasus UU Cipta Kerja apa yang disahkan di paripurna, ketika jadi Undang-Undang ada pasal yang berbeda, gimana presiden melihat hal ini di 150 bekerja di mana demo dilakukan di kota-kota kecil yang biasanya tidak ada demo itu ada demo? Apa alasan urgensi dipercepat, kenapa tidak rancangan UU perampasan asset misalnya? Karena Presiden sangat concern terhadap korupsi di buku bapak Gagasan Prabowo halaman 195-196, bapak mengatakan setiap negara yang tidak mampu Mengatasi korupsi di pemerintahannya negara itu akan bubar, ini kan yang sebetulnya yang urgent? dan di pidato bapak selalu menyatakan hal itu?," Tanya Uni Lubis dikutip ayojakarta.com dari kanal YouTube Narasi. 

Baca Juga: Mengenal Tahapan Pemulihan dan Waktu yang Tepat untuk Kembali Beraktivitas Setelah Kuret

"Baik, masalah demo biasa, dalam negara sebesar kita, kita sepakat berdemokrasi, orang berdemo dijamin oleh UU Dasar hak berserikat menurut saya biasa, kalau ada abusive yah kita harus investigasi secara hukum, tapi mba Uni harus tahu, coba perhatian secara objektif dan jujur Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong iyakan,"

"Pertama ada demo efisiensi katanya Dana pendidikan akan dikurangi jadi harus ojektif, Kita bukan anak ekcim mbak uni, Kita hormati hak demo asal demonya damai tidak meyulut kerusuhan, kalau bakar bakar ban itu bukan damai dan kenapa abusive Kita punya pengalaman, saya Mantan pengamanan juga kadang petugas dilempar kotoran manusia, Kita harus waspada ada kekuatan asing untuk adu domba, ini berlaku lazim, pemerintah trump... Jadi saya mengajak kita untuk berpikir jernih hak tapi kalau demo menimbulkan kerusuhan ini melawan kepentingan rakyat," panjang Prabowo mengenai pernyataan demo yang abusive tanpa menjawab soal RUU TNI yang menjadi isu sensitif. 

"Soal kenapa RUU TNI dipercepat?" lanjut Uni Lubis

"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami fenomena panglima TNI 1 than ganti, kasat 1 tahun ganti, kan usianya habis untuk kariernya dan begitu dia mau pakai usia habis, di mana kita punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun? Jadi saya mohon, inti dari RUU TNI ini hanya memperpanjang pensiun, nggak ada niat TNI Dwi Fungsi lagi come on nonsense saya lihat, " ujar Prabowo 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kita jangan lihat kondisi Sekarang tapi harus lihat kondisi tahun 50-an.

"Kita jangan lihat Sekarang Kita harus lihat kondisi tahun 50-an," lanjutnya

"Jadi kondisi zaman berbeda, menurut saya UU TNI itu non issue tidak ada niat, semua pejabat yang akan masuk jabatan sipil pensiun dini hanya beberapa lembaga yang diizinkan, itu rakyat juga tahu kok,"

'Tapi transparansi semuanya yang memicu demo sebetulnya, selain konten yang mengarah ke militerisme kayak zaman orde baru?," 

'Sudahlah mba uni,nggak ada militerisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand kudeta berkali-kali, Anda ngerti nggak? Militerisme apa?," jelas Prabowo.

Baca Juga: 6 Jenis Obat Ini Bisa Merusak Ginjal, Hati-hati! Sering Jadi Bahan Stock di Rumah 

Menanggapi jawaban Prabowo dalam wawancara eksklusif' tersebut warganet pun banyak ikut berkomentar.

Banyak dari masyarakat yang merasa bahwa Prabowo tidak menjawab isu sensitif yang sedang ramai di masyarakat seperti dikutip ayojakarta dari kolom komentar YouTube Narasi.

"Kecewa sama jawaban Presiden tentang abusive di demo an pasar saham...,' tulis akun @nathankirt376 

"Pak Prabowo dari awal debat capres juga jawabannya udah ngelantur ngalor ngidul ga nyambung, terus Sekarang setelah terpilih kita berekspektasi Komunikasi beliau jadi bagus? Come on.. nonsense..," ulis akun @astrobois2883 

"Judul seharusnya " Presiden Prabowo Tidak Menjawab", tulis akun @xoxouwuwww 

Sebagai informasi, masyarakat hingga saat ini masih menolak pengesahan revisi UU TNI bahkan sedang melakukan demo damai dengan mendirikan tenda di depan Gedung DPR RI pada Senin 7 April 2025.***