Soal Pernyataan Anies Baswedan yang Singgung Lahan Milik Prabowo Subianto, Zulhas: Itu Punya Negara yang Dikelola

AYOJAKARTA.COM - Dalam debat calon presiden (capres) yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 malam di Istora Senayan Jakarta, Calon Presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan memberikan pernyataan terkait kepemilikan tanah Prabowo Subianto.

Anies menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 340 ribu hektar, ironisnya hampir setengah dari anggota TNI tak memiliki rumah dinas.

Mendengar hal tersebut, mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan tanggapan terkait pernyataan seputar pengelolaan kawasan yang menimbulkan perdebatan.

Baca Juga: Kata Jusuf Kalla Jika Indonesia Punya Presiden Pemarah: Kalau Debat Bisa Ditonjok Kepala Negara Lain! Sindir Siapa?

Ia menekankan perbedaan antara kepemilikan pribadi dan pengelolaan kawasan oleh negara dengan menyebut istilah 'pinjam pakai' sebagai konsep yang lebih tepat.

"Saya ini kan mantan Menteri Kehutanan, jadi ngertilah gitu. Setahu saya dulu pernah Pak Prabowo itu memiliki, apa namanya untuk mengelola. Bukan punyanya karena kalau kawasan itu bukan hak guna, bukan hak milik, gitu itu punya negara yang dikelola, makanya namanya pinjam. Pinjam bukan punyanya Pak Prabowo," ucap Zulkifli Hasan, dikutip Ayojakarta.com dari YouTube KompasTV pada Rabu, 10 Januari 2024.

Ia menyampaikan bahwa kawasan yang dimaksud bukanlah hak milik pribadi, melainkan pinjam pakai yang dapat diambil kembali oleh negara setiap saat.

Baca Juga: GEGER! Diduga Chat Grup Tim Kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Bocor, Isinya Membagongkan Minta Pendukung Lakukan Ini

"Setahu saya, pakang punya kawasan tapi ya enggak segede gitu, ya enggak sebesar gitu. Kalau kira-kira, 60.000-an ada di Kalimantan dan di Aceh, tapi sebagian juga sudah diberikan untuk yang lain-lain gitu dan itu juga pinjam pakai," ucapnya.

Mantan Menteri Kehutanan itu menegaskan bahwa pengelolaan kawasan dilakukan oleh korporat atau perusahaan, bukan kepunyaan pribadi Prabowo.

"Jadi bukan punya Pak Prabowo juga itu karena korporat-korporat ini kan terbuka, punya perusahaan banyak orang gitu dan jumlahnya. Sekali lagi, saya juga heran kalau 340.000 itu kan gede banget di mana gitu. Setahu saya itu, ya kira-kira 60.000an sampai 80.000-an, tapi sekali lagi ada di Aceh ada di Kalimantan punya korporat ramai-ramai dan itu bukan punya Pak Prabowo karena itu punya negara, namanya pinjam pengelola kawasan," ucapnya tegas.***