Kabar Tak Benar makin Banyak Beredar Jelang Pemilu 2024, Menko Polhukam Desak Aparat Berbuat Ini

AYOJAKARTA.COM – Menyikapi suasana politik yang kian diselimuti polemik, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar siaran pers.

Langkah tersebut dilakukan Menkopolhukam Mahfud MD guna meminimalisir segala potensi serta dampak merusak akibat pelaksanaan Pemilu.

Sejumlah persoalan yang mencuat ke ranah publik, menurut Menkopolhukam Mahfud MD memerlukan penanganan segera.

Karena itu, dalam siaran persnya tersebut Menkopolhukam mengajak semua pihak untuk memastikan kelancaran proses Pemilu.

“Pesta demokrasi baik Pilpres maupun Pileg harus berlangsung jujur, adil, damai dan bermartabat,” ujar Menko.

Baca Juga: TPN Selidiki Kasus Pencopotan Baliho Ganjar–Mahfud yang Terjadi di Beberapa Daerah

Terkait dengan adanya dugaan kecurangan ataupun pelanggaran yang terjadi menjelang Pemilu, Menko memberikan tanggapan.

Bentuk kecurangan atau pelanggaran yang diterima Menkopolhukam antara lain perkara memasang dan mencopot atribut atau alat peraga sejumlah parpol.

Selain itu laporan lain terkait pelanggaran adalah hadirnya sejumlah anggota kepolisian tanpa undangan ke salah satu kantor partai politik.

Menkopolhukam juga menerima adanya laporan terkait intimidasi terhadap aktivis yang tengah menyampaikan pendapat.

“Kejadian-kejadian itu ada di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin ada di daerah lain,” ungkap Mahfud.

Baca Juga: Pengacara Senior OC Kaligis Buka Suara Soal Kasus Jessica Wongso: Kuncinya Mesti Ada Autopsi

Menurut Mahfud setiap dugaan kecurangan memiliki dua kemungkinan, bisa benar-benar terjadi ataupun sekedar manipulasi informasi.

“Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa,” ungkapnya.

Karena itu, Menkopolhukam mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan proses pemilu dengan mengedepankan kejujuran dengan mengacu prinsip demokrasi adab.

Sehingga dalam pelaksanaannya, pemilu bisa berjalan lancar tanpa adanya tekanan ataupun keberpihakan kepada pihak tertentu.

Dengan adanya proses tersebut, Menkopolhukam berharap akan menghasilkan Pemimpin dan Wakil Rakyat yang membawa berkah bagi Indonesia.

“Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik, tidak akan memberi berkah, jadi pemilu ini harus berjalan baik, bermartabat, dan berkeadilan,” tambah Menkopolhukam.

Baca Juga: Tim Pemenangan AMIN Diumumkan Pasca Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres?

Guna mewujudkan semua itu, Menkopolhukam mengajak seluruh aparatur negara dari tentara, polisi serta lembaga pemilu untuk mengoptimalkan kinerja dan bersikap netral.

Menko menambahkan, netralitas seluruh aparatur negara merupakan kewajiban yang telah diatur di dalam Undang-undang.

Bukan hanya aparatur negara dan sipil, Menkopolhukam juga meminta agar seluruh partisipan parpol ikut menjaga suasana damai.

Salah satu cara yang harus dilakukan seluruh kalangan sipil adalah dengan tidak menyebar-luaskan kabar ataupun informasi yang tidak benar.

“Supaya pesta demokrasi berlangsung sehat, damai dan bermartabat,” tegasnya seperti dikutip Ayojakarta pada Selasa, 14 November 2023 dari Kemenko Polhukam.