Hasto Kristiyanto Ungkap Kekecewaan PDIP ke Jokowi: Sudah Dicintai dan Beri Privilege, Tapi Kami Ditinggalkan

AYOJAKARTA.COM - Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI Perjuangan mengungkap kekecewaan partai kepada Presiden Jokowi.

Kekecewaan PDIP kepada Presiden Jokowi diungkap Hasto Kristiyanto menyusul manuver Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia menyebut bahwa selama ini PDIP telah memberikan privilege yang besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga.

Baca Juga: Ikut Jalan Sehat Santri Sarungan di Jember, Anies Baswedan dan Cak Imin Bahas Ketidakadilan

Namun, nyatanya kini Presiden Joko Widodo dianggap telah meninggalkan PDIP yang telah membesarkan namanya.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ujar Hasto Kristiyanto dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metrotv, Senin (30/10/2023).

Hasto Kristiyanto juga menyebut masuknya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto merupakan pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi.

“Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” ujarnya.

Baca Juga: Pakar UGM: Kemungkinan Polarisasi Ekstrem pada 2024 Hampir Tidak Ada

Awalnya Hasto Kristiyanto menyampaikan tentang suasana di internal PDIP. 

Ia menyebut bahwa PDIP saat ini sedang bersedih, luka hati yang perih dan pasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi.

“Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," kata Hasto Kristiyanto.

Ia mengatakan sebelumnya PDI Perjuangan lebih memilih diam.

Baca Juga: Majelis Kehormatan MK Sidang Kasus Gibran, Denny Indrayana: Putusan Bisa Selamatkan Hukum Indonesia

Namun akhirnya berani mengungkapkan setelah mendengar apa yang disampaikan sejumlah tokoh antara lain Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society.

“Hukum tata negara dari para ilmuwan dari Perguruan Tinggi yang semua menyuarakan hal yang sama bahwa demokrasi yang liberal yang kapitalistik dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti tetapi yang kami dengarkan dengan seksama dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi,” kata Hasto Kristiyanto.***