Bikin Geleng Kepala! 7 Fakta Mencengangkan Kasus MinyaKita, Minyak Subsidi yang Dijual Tidak 1 Liter

Illustrasi. Deretan fakta kasus kecurangan MinyaKita
Illustrasi. Deretan fakta kasus kecurangan MinyaKita

AYOJAKARTA.COM - Bikin geleng kepala, kabar terbaru viralnya kemasan minyak subsidi MinyaKita yang dijual tidak sesuai yang tertulis di kemasan yakni 1 liter.

Kecurangan yang dilakukan oleh produsen 'nakal' ini terciduk ketika Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 Maret 2025.

Dikutip ayojakarta.com dari berbagai sumber, Mentan Andi Amran menemukan kecurangan yang dilakukan sejumlah produsen MinyaKita dengan mengurangi volume minyak yang seharusnya 1 liter menjadi 750-800 mililiter (ml).

Baca Juga: KJP Plus Tahap 2 Alokasi Maret 2025 Sudah Cair! Begini Cara Cek Pencairan di Bank DKI dan Mesin ATM

Produsen yang melakukan tindak kecurangan ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Sanksi yang diberikan pun tidak main-main yakni hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Lantas apa saja deretan fakta kasus kecurangan MinyaKita?

1. Kecurangan Berlapis PT Navyta Nabati Indonesia (NNI)

Salah satu produsen MinyaKita ialah PT NNI, selain mengurangi volume minyak yang seharusnya 1 liter namun dijual 750 ml, perusahaan ini diketahui sudah tidak memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak memiliki izin BPOM bahkan untuk pengemasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Menjual harga eceran di atas nominal yang seharusnya, PT NNI menjual MinyaKita dengan harga Rp15.500 yang seharusnya Rp14.500 sehingga membuat harga di pengecer melonjak yakni Rp17.000 jauh di atas harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

2. Direktorat jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib niaga (PKTN) menutup PT NNI

Melakukan segudang kecurangan, PT NNI diketahui sudah ditutup karena tidak memiliki izin.

3. 3 Perusahaan Lakukan Kecurangan

Bukan hanya PT NNI, 3 perusahaan disebut melakukan PT Artha Eka Global Aisa, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), PT Tunasagro Indolestari karena menjual harga di atas HET yakni Rp18.000/liter.

Baca Juga: Sebentar Lagi Cair! Segini Besaran THR 2025 untuk Pegawai Swasta, Lengkap dengan Rumus Perhitungannya

4. Sejarah MinyaKita

Minyak bersubdsi MinyaKita diketahui merupakan milik Kementerian Perdagangan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

MinyaKita sendiri ditargetkan menyasar pasar minyak murah untuk masyarakat kelas bawah.

Diketahui produk ini diluncurkan pada 6 Juli 2022 oleh Menteri perdagangan Zulkifli Hasan kala itu.

5. Viral Netizen Bagikan Volume MinyaKita Tidak Sesuai 

Sempat heboh di media sosial, akun netizen yang membagikan video dari volume MinyaKita yang tidak sesuai yakni 750 ml padahal seharusnya sesuai kemasan yakni 1 liter. 

6. Mentan Lakukan Sidak

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman baru-baru ini sempat melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 Maret 2025 dan menemukan sejumlah kecurangan secara langsung.

Baca Juga: PP Pesangon, THR, dan Gaji Ke-13 ASN Resmi Disahkan: Hak Aparatur Negara Tetap Terjamin

7. 4 Perusahaan Nakal Menjual Harga MinyaKita di Atas HET

Keempat perusahaan yang melakukan tindak kecurangan yakni PT NNI, PT Artha Eka Global Aisa, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), PT Tunasagro Indolestari karena menjual harga di atas HET yang ditentukan pemerintah.

Membuat lonjakan harga di antara pengecer di lapangan.

Itulah deretan fakta kasus kecurangan MinyaKita, minyak subsidi yang dijual tidak sesuai ketentuan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PT NNI
# Mentan
# 1 liter
# kecurangan
# Volume
# MinyaKita
# Fakta
# viral

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).