Perhatian Buat Warga Jabar, Ada Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Mulai 3 Juli 2023

Pemerintah Provinsi Jabar menggelar program pemutihan bea balik nama dan diskon pajak kendaraan bermotor.
Pemerintah Provinsi Jabar menggelar program pemutihan bea balik nama dan diskon pajak kendaraan bermotor.

AYOJAKARTA.COM – Ada pengumuman penting untuk warga Jawa Barat (Jabar). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar program pemutihan bea balik nama dan diskon pajak kendaraan bermotor.

Informasi ini disampaikan secara resmi melalui unggahan dalam akun Instagram Bapenda Jawa Barat.

“Goood Newwwwws nih, Bestieeee.. Siapa yang dari kemaren nanyain Program Bebas Bea Balik Namaaaa.. Cuuuung??” tulis dalam keterangan Instagram @bapenda.jabar, dikutip AyoJakarta.com pada Sabtu, 1 Juli 2023.

“PROGRAM BEBAS BEA BALIK NAMA DAN DISKON PAJAK KENDARAAN hadir lagiii,” lanjutnya.

Baca Juga: Soal Kritikan Anies Baswedan Terkait Subsidi Kendaraan Listrik, Istana: Yang Diberikan Ini

Dalam informasi yang disampaikan disebutkan bahwa program pemutihan ini berlangsung selama dua bulan dan mulai berlaku pada hari Senin, 3 Juli 2023.

Terdapat dua program yang ditawarkan oleh Pemprov Jabar. Adapun program yang pertama yakni bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II atau bisa disebut dengan bea balik nama kendaraan second.

Dalam program yang pertama ini pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua akan dibebaskan.

“BEBAS BBNKB II Bebas Pokok dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua,” tulis dalam keterangan Instagram Bapenda Jabar.

Baca Juga: Dinobatkan Sebagai Kendaraan Para Sultan, Kecanggihan All New Toyota Alphard 2023 Bikin Geleng Kepala!

Adapun syaratnya Bebas Pokok dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan yakni sebagai berikut:

- STNK asli

- E-KTP asli pemilik baru

- SKKP / SKPD terakhir

- BPKB asli

- Bukti pengalihan kepemilikan

- Kendaraan dihadirkan di Samsat

- Bukti hasil cek fisik

- Semua berkas difotokopi

Sedangkan program yang kedua yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah diskon pajak kendaraan bermotor.

Namun yang perlu diketahui bahwa tidak semua kendaraan bermotor akan mendapatkan diskon pajak.

Diskon pajak kendaraan bermotor ini diberikan kepada pengguna yang memiliki pajak kendaraan bermotor menunggak selama lebih dari tujuh tahun.

Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak lebih dari tujuh tahun cukup membayar selama tiga tahun saja.

“DISKON PKB Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan yang MENUNGGAK LEBIH DARI 7 TAHUN, HANYA BAYAR 3 TAHUN!!!” tulis dalam keterangan Bapenda Jabar.

Baca Juga: Cari Tahu Cara Merawat Laher Motor Matic, Jika Rusak Kendaraan Sulit Dikendalikan

Adapun syarat untuk bisa mendapatkan diskon pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- STNK asli

- E-KTP asli pemilik baru

- SKKP / SKPD terakhir

- BPKB asli

- Bukti pengalihan kepemilikan

- Kendaraan dihadirkan di Samsat

- Bukti hasil cek fisik

Program pemutihan di Jawa Barat ini akan mulai berlaku pada hari Senin, 3 Juli 2023 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2023.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bea Balik Nama
# pemutihan
# Pajak
# Jabar

News Update

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani