Jadwal Lengkap Penetapan NIP hingga TMT bagi Peserta PPPK Tahap 1 Tahun 2025

Berdasarkan surat edaran BKN tertanggal 14 Januari 2025 tentang usul penetapan NIP ASN Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan surat edaran BKN tertanggal 14 Januari 2025 tentang usul penetapan NIP ASN Tahun Anggaran 2024.

AYOJAKARTA.COM -- Berdasarkan surat edaran BKN tertanggal 14 Januari 2025 tentang usul penetapan NIP ASN Tahun Anggaran 2024.

Seluruh peserta yang lulus seleksi PPPK tahap 1 telah melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan pemberkasan melalui akun SSCASN yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 31 Januari 2025.

Setelah proses pemberkasan selesai, tahap berikutnya adalah penyampaian dokumen usul penetapan NIP ASN yang dilakukan oleh instansi melalui SIASN dari tanggal 1 hingga 28 Februari 2025.

Baca Juga: Selamat Kepada R2/L dan R3/L PPPK Tahap 1, Penetapan TMT Segera Dirilis! Cek Jadwalnya di Sini

Instansi dapat melakukan approve dan submit usul setelah memastikan seluruh dokumen pendukung telah lengkap dan terpenuhi.

Proses ini berbeda dengan CPNS yang memiliki jadwal pemberkasan dari 23 Januari hingga 21 Februari 2025 dan usul penetapan NIP dari 22 Februari hingga 23 Maret 2025.

Mengacu pada poin ke-11 surat edaran BKN tersebut, penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai ASN 2024 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP ASN.

Baca Juga: Cek! Inilah Jadwal PPPK 2024 Tahap 2 Setelah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Untuk instansi pusat, usul disampaikan kepada Kepala BKN, sedangkan untuk instansi daerah disampaikan kepada kepala kantor regional BKN.

Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan telah merilis pengumuman terbaru melalui surat nomor KP.01.08/4/2025 tentang informasi pelaksanaan tugas pada penerimaan PPPK bagi pelamar eks THK-II dan non-ASN yang terdaftar di database BKN.

Dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan tugas diperkirakan paling cepat akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2025.

Baca Juga: Kesempatan Emas untuk Honorer Guru Jadi PNS atau PPPK, Cek 9 Syarat Wajib PPG Prajabatan 2025 yang akan Dibuka

Pengumuman yang dirilis Kementerian Kesehatan ini dapat menjadi indikasi bagi instansi lainnya, baik pusat maupun daerah, mengenai perkiraan waktu Terhitung Mulai Tugas (TMT).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, proses pemberkasan yang dilakukan pada bulan Januari-Februari biasanya akan menghasilkan penyerahan SK dan mulai bertugas pada pertengahan tahun.

Peserta yang lulus seleksi PPPK tahap 1 dihimbau untuk terus memantau perkembangan informasi melalui laman resmi seperti casn.kemkes.go.id dan sscasn.bkn.go.id.

Apabila terjadi perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman resmi tersebut.

Perlu diingat bahwa seluruh proses seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan tidak dipungut biaya apapun.

Baca Juga: Tingkatkan Peluang Sukses! Intip 5 Tips Lolos Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Tahap 2

Penetapan TMT pada 1 Juli 2025 ini berarti peserta akan mulai bertugas, menerima SK, dan mendapatkan gaji pertama setelah periode Lebaran.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# BIP
# PPPK
# Penetapan
# TMT

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.