Harta Rafael Alun Trisambodo Tercatat Rp56 M, Eks Ketua KPK: Itu kan Deklarasi Saja!

AYOJAKARTA.COM – Pejabat eselon III Kabag Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo menjadi perbincangan banyak pihak.

Bukan karena pencapaian kerja, pejabat pajak menjadi sorotan lantaran sang anak Mario Dandy menjadi tersangka penganiayaan terhadap D, anak petinggi GP Ansor.

Akibat sikap keji sang anak, publik pun menyoroti seluruh kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo.

Baca Juga: Polisi Terganjal UU Anak untuk Mendalami Peran Kekasih Mario Dandy dalam Penganiayaan David, Ini Kata Pakar

Total kekayaan Rafael Alun Trisambodo terbongkar oleh masyarakat, yakni mencapai Rp 56,1 miliar

Jumlah kekayaan Rafael Alun Trisambodo itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara (LHKPN) per tanggal 31 Desember 2023.

Meski begitu, apakah total kekayaan Rp 56 miliar yang dimiliki pejabat eselon III Dirjen Pajak benar atau lebih tinggi?

Terlebih mobil Rubicon milik pejabat pajak yang diperiksa oleh Polisi pajaknya belum dibayar.

Baca Juga: Polisi Terganjal UU Anak untuk Mendalami Peran Kekasih Mario Dandy dalam Penganiayaan David, Ini Kata Pakar

Hal itulah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensic, Reza Indragiri, dilansir AyoJakarta.com dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Selasa, (28/2/2023).

“Begitu penyelenggara Negara serahkan laporan, seberapa jauh kita yakin angka-angka yang tercantum disitu real atau bukan?,” tanya Reza Indragiri. 

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa data yang dicantumkan oleh LHKPN seperti deklarasi semata.

Baca Juga: Gangguan Lagi, Cara Atasi Mbanking BCA Eror dengan 2 Langkah Berikut!

“Nah itu problemnya, karena dia semacam deklarasi saja,” jawab Abraham Samad.

“Berarti tidak ada konsekuensi apapun?,” tanya Reza lagi.

Menurut hemat Abraham bahwa keraguan itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK dengan cara investigasi.

“Iyah, menurut saya gitu, padahal sebenarnya KPK itu bisa menindaklanjuti dengan investigasi,” jelas eks Ketua KPK.

Baca Juga: Hukum Indonesia Tidak Akan Eksekusi Vonis Mati Ferdy Sambo? Ketua Perumus KUHP Ungkap Nasibnya

“Paling tidak di dalam KPK itu sebelum melakukan investigasi itu ada perencanaan pengumpulan bahan, dan keterangan (Pulbaket),” lanjutnya.

Dengan mengetahui harta kekayaan para pejabat, masyarakat bisa mengetahui gambaran kekayaan yang dimiliki oleh Negara.

“Dari situ bisa didapatkan suatu gambaran sebenarnya tentang harta kekayaan Negara,” pungkas Abraham***