Ketua IPW Sebut Vonis Richard Eliezer Tidak Lazim, Benarkah Hakim Melakukannya Karena Hal Ini?

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa menilai vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer tidak lazim
Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa menilai vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer tidak lazim

AYOJAKARTA.COM– Bagi sebagian besar orang, vonis yang diberikan pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah memenuhi rasa keadilan.

Namun, bagi beberapa pihak lain vonis Majelis Hakim menimbulkan kontroversi. Hal ini dirasakan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santosa.

Sugeng menyebutkan bahwa putusan yang diberikan kepada terpidana Richard Eliezer dinilai tidak lazim.

Baca Juga: Pakar Mikro Ekspresi Nilai Gestur Ferdy Sambo Saat Vonis Mati: Ada Gestur Stres

Hal ini didasarkan pada adanya disparitas antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Menurut Sugeng vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak lazim, ia menyebutkan bahwa lazimnya vonis yang diberikan yakni satu per tiga atau paling tidak setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

“Walaupun memang ada Justice Collaborator ya JC, tetapi jaraknya tidak bisa terlalu jauh, karena Eliezer kan juga yang mengakibatkan matinya Yosua. Lazimnya kan kalo turun cuma satu per tiga paling atau setengah ini kan tidak,” ujar Sugeng dikutip Ayojakarta.com dari kanal youtube tvOneNews pada (21/2/23)

Ketua IPW berpendapat putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa Hakim menyerap suara publik, hakim ingin berpihak pada publik.

Baca Juga: Sempat Kecewa dengan Richard Eliezer, Ibunda Brigadir Yosua Tak Kuasa Menahan Tangis: Kami Percaya Hakim

Padahal dalam beberapa kasus lain pengadilan bersifat abai pada suara publik, sebagai contoh kasus salah tangkap yang terjadi di Yogyakarta.

Sugeng berpendapat bahwa Kasus Ferdy Sambo ini telah dijadikan momen politis yang digunakan oleh pengadilan untuk menarik simpati publik.

Diperkuat dengan kejanggalan Jaksa yang tidak mengajukan banding atas vonis diberikan oleh Majelis Hakim kepada terpidana Richard Eliezer

“Jaksa tidak mengajukan banding atas putusan Eliezer, karena lazimnya apabila putusan lebih rendah 50 persen dari tuntutan jaksa pasti banding,” ungkap Ketua IPW

Baca Juga: Pihak Tampak Cabut Laporan Kode Etik Richard Eliezer, Berharap Bisa Kembali ke Kepolisian

Diketahui bahwa tuntutan yang diberikan oleh Jaksa adalah 12 tahun penjara. Menurut Sugeng, lazimnya apabila putusan Hakim turun menjadi sebanyak 50 persen dari tuntutan Jaksa, maka Jaksa akan melakukan banding

Faktanya, dalam vonis yang diberikan kepada terpidana Richard Eliezer hanya 1 tahun 6 bulan sangat jauh dari tuntutan Jaksa. Hal ini dinilai janggal, karena Jaksa tidak mengajukan banding atas putusan Hakim

Sugeng menyebutkan bahwa putusan yang diberikan kepada terpidana Ferdy Sambo dan terpidana Richard Eliezer dianggap melanggar prinsip disparitas sanksi pidana.

Lebih lanjut dijelaskan apabila seorang pelaku aktor intelektual mendapat hukuman mati, maka pelaku yang terbukti turut serta setidaknya paling rendah mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun dan adanya status Justice Collaborator dapat meringankan vonis menjadi 10 tahun

Baca Juga: Dari Balik Jeruji, Richard Eliezer Titipkan Pesan Pada Pendukungnya Lewat Lingling: Terima Kasih Banyak, Maaf…

Seperti yang diketahui bahwa saat ini kepercayaan publik kepada pengadilan sedang tidak baik-baik saja atau bisa dikatakan bermasalah akibat penangkapan dua Hakim Agung dan beberapa pejabat di mahkamah agung yang terlibat

Menurut Sugeng, dua putusan yang tidak lazim ini digunakan untuk menarik perhatian publik untuk menaikan citra Pengadilan.***)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kasus pembunuhan berencana brigadir J
# Sugeng Teguh Santosa
# Richard Eliezer
# Ferdy Sambo

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.