Kepala BPBD Cianjur dan Kesatpol PP Putuskan Mundur dari Jabatan: Merasa Tak Mampu Hadapi Dampak Gempa

Bupati Cianjur Herman Suherman
Bupati Cianjur Herman Suherman

AYOJAKARTA.COM – Pasca gempa Cianjur yang menelan banyak korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah, Kepala BPBD Cianjur dan Kesatpol PP Cianjur memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Kasatpol (Kepala Satuan Polisi ) PP Cianjur merasa bahwa kinerja mereka setelah gempa Cianjur tidaklah maskimal.

Keduanya merasa kinerja kala pasca gempa tidak mampu menangani dampak yang disebabkan dari gempa Cianjur dengan kekuatan M5,6 yang terjadi pada 21 November 2022 lalu.

Baca Juga: Siap-siap! Digital Rupiah Siap Meluncur Pertengahan Tahun 2023

Pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Bupati Cianjur Herman Suherman melalui surat pengunduran diri dari Kepala BPBD Rizal Fatah dan Kepala Satpol PP Hendri Prasetyadi.

Herman Suherman mengkonfirmasi bahwa sudah menerima surat tersebut dan memutuskan untuk menyetujuinya.

“Satu hari sebelumnya, Fatah dan Henri mengajukan pengunduran diri karena tidak dapat bekerja secara maksimal selama penanganan musibah gempa ini,” ujar Herman Suherman, dilansir AyoJakarta.com dari laman suara.com.

Setelah terjadi kekosongan pada jabatan Kepala BPBD dan Kepala Satpol PP, Herman Suherman segera menunjuk Sekertaris Dinas Sosial untuk merangkap jabatan Kepala BPBD.

Kemudian menunjuk Asisten I Setdakab Cianjur, Arif Purnawan untuk menjabat sebagai Kepala Sapol PP.

Baca Juga: Sukses! Gerakan Bawah Tanah Terhadap Vonis Ferdy Sambo Berhasil, Ketua IPW: Ada Potensi Jadi Angka

Bupati Cianjur memastikan bahwa walaupun Fatah Rizal dan Hendri Prasetyadi sudah mundur dari jabatannya namun keduanya tidak berpengaruh dalam menangani dampak gempa dengan jabatan baru.

Fatah Rizal kini menjabat sebagai Camat Haurwangi, sedangkan Henri Prasetyadi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Cianjur yang mengharapkan juga bahwa pengganti Kelapa BPBD dan Kepala Sapol PP dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak berpengaruh terhadap penanganan bencana yang sedang berjalan sampai ke masa pemulihan,” ujar Bupati Cianjur.

Baca Juga: Dahsyat! Ustadz Abdul Somad Beberkan 9 Keutamaan Sedekah: Salah Satunya Obati Orang yang Sakit

“Saya berharap dua orang yang menggantikan dapat beekrja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama para korban gempa,” tambahnya.

Hingga saat ini berbagai bantuan dan masih terus diberikan oleh pemerintah yang disalurkan oleh beberapa dinas yang ditunjuk oleh Kabupaten Cianjur untuk menyampaikan pencairannya kepada masyarakat Cianjur.

Diharapkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat Cianjur untuk melakukan pemulihan pasca gempa.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kesatpol PP Cianjur
# Kepala BPBD Cianjur
# gempa Cianjur
# Herman Suherman
# Bupati Cianjur

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.