Jelaskan Sejarah Indonesia ke Mahasiswa, Anies Baswedan Dikritik Sejarawan: Salah Maning Son

Jelaskan Sejarah Indonesia ke Mahasiswa, Anies Baswedan Dikritik Sejarawan: Salah Maning Son!
Jelaskan Sejarah Indonesia ke Mahasiswa, Anies Baswedan Dikritik Sejarawan: Salah Maning Son!

AYOJAKARTA.COM - Anies Baswedan mendapatkan kritikan dari sejarawan ketika dia menjelaskan sejarah Indonesia kepada mahasiswa.

Saat itu Anies Baswedan mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Selasa 29 Agustus 2023.

Dalam suatu penjelasan, Anies Baswedan mengatakan suatu kali Republik Indonesia pernah menjadi suatu bagian kecil dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca Juga: Dipilih jadi Cawapres Anies Baswedan, Cak Imin Kini Berpotensi Diperiksa KPK, Omongan Rocky Gerung Terbukti?

Anies Baswedan menceritakan Republik Indonesia dipimpin oleh presiden Sukarno, sedangkan RIS dipimpin presiden Mr Asaat. "Ini fakta sejarah," katanya.

Namun penjelasan Anies itu dinilai keliru oleh sejarawan Bonnie Triyana, yang juga merupakan pemimpin redaksi historia.id

Melalui akun X (twitter), Bonnie menuliskan. "Oom @aniesbaswedan itu keliru sejarahnya. Kebalik. Yang bener Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS), sedangkan Mr. Assaat gelar Datuk Mudo adalah pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. Haduh... salah maning, son..."

Dikutip dari historia.id, Mr Assaat menjabat sebagai presiden Republik Indonesia dari 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, saat Bung Karno menjadi presiden RIS.

Informasi penting lainnya seperti ternukil di laman resmi Dinas Kebudayaan DIY mencatat Sukarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat pada 17 Desember 1949 di Bangsal Siti Hinggil, Kraton Yogyakarta.

Baca Juga: 17 Jurusan Kuliah Lulusannya Banyak jadi Pengangguran Berdasarkan Survei Payscale, Yakin Mau Daftar?

Dia mengambil sumpah jabatan sebagai Kepala Negara RIS di hadapan Ketua Mahkamah Agung saat itu, yaitu Kusumah Atmaja. Acara pelantikan dihadiri Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang saat itu masih memegang gelar Sultan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tak lama setelah pelantikan Presiden Soekarno, Drs. Mohammad Hatta juga dilantik sebagai Perdana Menteri RIS.

RIS secara resmi terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949, setelah hasil Konferensi Meja Bundar disepakati. Pembentukan RIS terjadi sebagai akibat dari upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia setelah masa pendudukan Jepang.

Sistem federal diterapkan dalam RIS menghasilkan berbagai negara-negara bagian. Beberapa di antara negara-negara bagian yang muncul termasuk Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.

Baca Juga: Formasi CPNS Kemenag 2023 untuk Lulusan S1 Semua Jurusan PDF, Informasi Lebih Lanjut Klik di Sini

Negara bagian ini sering dianggap sebagai negara boneka buatan Belanda. Akhirnya, pada tahun 1950, RIS dibubarkan dan negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali diterapkan.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# sejarah Indonesia
# Sejarawan
# Anies Baswedan

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.