AYOJAKARTA.COM – Sejak pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendeklarasikan diri, julukan Amin mulai melekat pada kedua paslon tersebut.
Dipilihnya istilah Amin yang merujuk pada pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan – Cak Imin jelas bukan tanpa sebab.
Salah satu alasan para pendukung Anies Baswedan – Cak Imin memilih akronim Amin tidak lain untuk menyingkat duet Anies-Muhaimin.
Di tengah tensi politik yang mulai kian menghangat, istilah Amin mendadak viral usai Menteri Agama (Menag) Yaqut Qoumas membuat guyonan dalam sebuah acara pelatihan di Surabaya.
Baca Juga: Sat Set Gerak Cepat, Tim Pemenangan Anies Baswedan-Cak Imin Siap Daftar ke KPU
Saat itu Menag Yaqut Qoumas tengah menyoal nama salah satu pegawai di Kemenag yang merupakan Kepala Balitbang, Profesor Amin Suyitno.
Dalam guyonannya, Menag Yaqut Qoumas menyebut tidak akan memilih Amin karena hal tersebut merupakan perkara bid'ah.
Istilah bid'ah sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah maupun Sahabat, namun dianggap sebagai ajaran.
Penyebutan akronim Amin yang memiliki makna ganda tersebut kemudian melahirkan polemik di kalangan publik.
Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan Anjlok setelah Gandeng Cak Imin, Efek Demokrat Hengkang?
Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan Menag memanfaatkan nama koleganya untuk menyindir dan menyentil pasangan Anies-Muhaimin.
Digunakannya istilah bid'ah, menurut Abdul Kohar yang merupakan Dewan Redaksi Media Group memiliki potensi memperkeruh.
“Asal mula dari pengkotakan umat itu, boleh jadi karena terminologi bid'ah, kalau dibawa ke politik bisa jadi sumbu pemecah belah,” ungkap Kohar, dikutip dari siaran MetroTV, Jumat, 15 September 2023.
Sebelumnya, Menag juga sempat menjadi sorotan publik usai mengajak masyarakat agar tidak memilih capres-cawapres yang melakukan politik identitas.
Baca Juga: Partai Nasdem Bongkar Alasan Anies Baswedan Dipasangkan dengan Cak Imin, Sebut Bisa Mengisi Ini
Pernyataan Menag ketika itu dinilai publik memiliki tendensi politik, terlebih karena masih melekatnya stigma yang dimiliki Anies dari para lawan politiknya.
Faktanya, ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sempat menerima Harmony Award dari Kementerian Agama.
Harmony Award dari Kementerian yang kini dipimpin Yaqut merupakan bukti prestasi dan keberhasilan bagi kepala daerah dalam menjaga pluralitas dan kebebasan beragama.
Atas pernyataan dan guyonannya, Menag Yaqut dinilai telah melanggar kapasitas sebagai pejabat publik yang seharusnya bersikap non partisan.
Baca Juga: Senam Bareng Warga Palembang Anies Baswedan Sebut Diusung PKS Sehat, Kode Koalisi Makin Lengket?
Guyonan Menag Yaqut juga dinilai berlebihan karena disampaikan ke publik, terlebih pada situasi menjelang kontestasi Pemilu 2024.
Adanya guyonan dari Kemenag tersebut, bacawapres Muhaimin Iskandar justru menilai hal tersebut tidak memiliki substansi sehingga tidak perlu ditanggapi.
“Apa perlu ditanggapi? Nggak ada substansinya, sehingga tidak perlu ditanggapi,” ujar Cak Imin.***
Share this article
Muhaimin Iskandar menilai guyonan Menag Yaqut Qoumas tidak memiliki substansi sehingga tidak perlu ditanggapi.