Akui Elektabilitas Anies-Cak Imin Terdampak Kasus Hukum Yasin Limpo, Surya Paloh: Tapi Sejauh Mana?

Anies Baswedan (kiri), Surya Paloh (tengah) dan Muhaimin Iskandar aau Cak Imin (kanan)
Anies Baswedan (kiri), Surya Paloh (tengah) dan Muhaimin Iskandar aau Cak Imin (kanan)

AYOJAKARTA.COM – Langkah Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk maju Pilpres 2024 kembali mendapat sandungan.

Kali ini elektabilitas Anies Baswedan dan Cak Imin lagi-lagi dikhawatirkan terdampak kasus yang sedang menimpa Syahrul Yasin Limpo.

Sebagai informasi, Syahrul Yasin Limpo merupakan Menteri Pertanian yang saat ini tengah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi.

Baca Juga: Link Nonton Live Streaming Rans Nusantara FC vs PSIS Semarang Sore ini di Indosiar, Kick Off 15.00 WIB 

Sedangkan Syahrul Yasin Limpo merupakan kader dari Anies Baswedan lantaran sama-sama berada dari partai Nasdem.

Bahkan soal kasus hukum yang menimbulkan dampak terhadap elektabilitas Anies Baswedan serta Cak Imin di Pilpres 2024 tersebut diakui oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh.

Dalam pernyataannya, Surya Paloh tak menampik jika kasus hukum Syahrul Yasin Limpo mempengaruhi elektabilitas Anies dan Cak Imin jelang pencalonan di Pilpres 2024.

“Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai,” terang Surya Paloh pada Kamis (5/10/23) di Kantor DPP Partai Nasdem yang dikutip dari laman Suara.com.

“Dan juga kami pasangan yang didukung Nasdem, Bung Anies, dan Muhaimin Iskandar, pastilah ada,” imbuhnya.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Wanita Muda atau Laki-laki Tua? Jawabanmu Akan Ungkap Apa yang Orang Sukai Darimu

Namun, Surya Paloh menuturkan jika pihaknya belum mengetahui sejauh mana dampak dari kasus hukum Syahrul Yasin Limpo terhadap elektabilitas kadernya di Pilpres 2024.

“Tetapi sejauh mana pengaruh ini,” tutur Surya Paloh.

Meski begitu, Surya Paloh menggantungkan harapan kepada masyarakat untuk terus mendukung dan mengusung misi perubahan agar terus berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek negatif,” ujar Surya Paloh.

Lebih lanjut ia mengatakan, “Insya Allah barangkali yasudah kami mendapatkan sesuatu.”

Baca Juga: Bongkar Kepribadian dan Karakter Asli dari Cara Mengepalkan Tangan, Kamu Nomor Berapa?

Sementara itu, Surya Paloh menegaskan jika menyerahkan sepenuhnya kasus hukum yang membelit Syahrul Yasin Limpo kepada aparat yang berwenang.

“Tetapi sampai saat ini kita berikan kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya sampai ke pengadilan,” terang Surya Paloh.

“Hingga menjadi hukum yang tetap, apakah itu bebas? Apakah itu hukuman? Semuanya kita hargai,” lanjutnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Syahrul Yasin Limpo
# Pilpres 2024
# SURYA PALOH
# Elektabilitas
# NasDem
# Cak Imin
# muhaimin iskandar
# Anies Baswedan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.