Profil Pratikno Menteri Sekretariat Negara, Diduga Aktor di Balik Naiknya Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Profil Pratikno Menteri Sekretariat Negara, Diduga Aktor di Balik Naiknya Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Profil Pratikno Menteri Sekretariat Negara, Diduga Aktor di Balik Naiknya Gibran Jadi Cawapres Prabowo

AYOJAKARTA.COM – Gibran Rakabuming Raka secara resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Namun siapa sangka, ternyata dibalik sosok naiknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, ada sosok Pratikno.

Siapakah sosok Pratikno ini? 

Baca Juga: Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo, DPP PDIP: Secara De Facto Bukan Lagi Kader

Pratikno merupakan Menteri Sekretariat Negara yang disebut sebagai tokoh naiknya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. 

Selain Pratikno, warganet pun saat ini sedang memperbincangkan siapa saja sosok di balik skenario politik Gibran menjadi cawapres. 

Nama beberapa tokoh elite pun muncul, disebut sebagai jalan ninja bagi wali kota Solo yang baru menjabat 2 tahun tersebut. Termasuk sosok sang ayah Presiden Jokowi. 

Terkait dugaan yang diberikan kepadanya Pratikno pun ikut buka suara dan membantah hal tersebut. 

"Ah aeng-aeng wae, aeng-aeng wae sampean iku (ada-ada saja kalian ini)," kata Pratikno sambil tertawa dikutip dari suara.com 

Baca Juga: Anies Baswedan Mau Tambah 250 Ribu Kosa Kata Bahasa Indonesia Jika Terpilih Jadi Presiden

Lantas, siapakah sosok Pratikno dan seperti apa biodata dan profilnya? 

Berikut ini adalah profil serta biodata lengkap Pratikno, yaitu:

Pratikno bernama lengkap Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., yang mana lahir di Bojonegoro, 13 Februari 1962. 

Agama yang dianutnya ialah agama Islam, ia diketahui memiliki Istri bernama Siti Faridah.

Pratikno memulai pendidikannya di tahun 1980 hingga 1985 sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kemudian Pratikno melanjutkan pendidikan S2 nya pada tahun 1989 hingga 1991 di Inggris, Development Administration University of Birmingham.

Baca Juga: Alhamdulillah, BMKG Sebut Ada 4 Wilayah yang Akan Turun Hujan Hari Ini, Cek Apakah Itu Kotamu?

Di tahun 1992 hingga 1996 ia pun melanjutkan pendidikan S3 di Flinders University, Australia dengan jurusan Political Science.

Ia diketahui mendapatkan gelar Professor in Political Science, di Universitas Gadjah Mada, pada bulan Desember 2008.

Adapun perjalanan karirnya sebelum menjadi Menteri Sekretariat Negara, ia pernah menjadi Rektor di Universitas Gadjah Mada pada periode 2012 hingga 2014, dan sebelumnya sempat menjadi Direktur dan Pengajar pada tahun 2003.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# pratikno
# Menteri Sekretariat Negara
# Menteri Sekretaris Negara
# Cawapres
# karir
# Gibran
# Aktor
# profil
# Jokowi
# Prabowo

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.