Prabowo Enggan Berkomentar Ketika Ditanya Tentang Pencopotan Anwar Usman

AYOJAKARTA,COM - Setelah memberikan paparan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan jurnalis. Namun, ketika ditanya mengenai pencopotan Ketua MK Anwar Usman, Prabowo Subianto segera meninggalkan lokasi.

Semula, Prabowo berbagi impresi setelah menjadi pembicara dalam acara tersebut. Dia menyajikan pemikiran tentang strategi transformasi nasional di mana Indonesia berada pada posisi yang sangat unik dan berpotensi besar.

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan solid. Menurutnya, pencapaian yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo di atas dasar para presiden sebelumnya sungguh luar biasa.

Baca Juga: Survei Charta Politika, Ganjar Pranowo Ungguli Prabowo-Gibran, Menang Telak?

"Inilah namanya nation building, nation building itu tidak bisa sekejap, sekian tahun, fondasi kuat sama dengan kita membangun gedung, tidak mungkin kita membangun gedung yang kuat tanpa fondasi yang kuat," ucap Prabowo.

Dia menilai bahwa strategi Indonesia telah tepat, dan kebijakan hilirisasi menjadi satu-satunya jalur menuju kemakmuran. Prabowo menegaskan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia sudah sangat nyata.

Terhadap program makan siang gratis, ia menilai bahwa itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Baginya, itu merupakan akar permasalahan di mana anak-anak Indonesia harus mendapatkan asupan gizi yang baik agar mampu mengoptimalkan proses belajar.

Baca Juga: Anwar Usman Marah pada Majelis Kehormatan MK, Gibran Rakabuming Tetap Sah Jadi Cawapres

Namun, Prabowo terlihat hendak pergi dan mengisyaratkan pamit ketika jurnalis bertanya tentang Anwar Usman. Bahkan, dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat menuju pintu keluar Menara Bank Mega.

“Oke, terima kasih," ucapnya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberlakukan sanksi pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran etika terkait uji materi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.