Diduga Terlibat Gratifikasi 7 M oleh KPK, Karier dan Citra Edward Hiariej Langsung Terguncang

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej sebagai tersangka.

AYOJAKARTA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej sebagai tersangka.

Penetapan Edward Omar Sharif Hiariej alias Profesor Edi sebagai tersangka KPK, berkenaan dengan dugaan penerimaan uang senilai 7 Miliar rupiah dari Pengusaha berinisial HH.

Pernyataan terkait status tersangka Edward Hiariej, terungkap usa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 9 November 2023 lalu memberi keterangan pers.

Dalam keterangannya kepada awak media, Alex menyampaikan telah menetapkan tersangka kepada Prof Edi yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM.

Terkait dengan penetapan status hukum sebagai tersangka yang diberikan KPK, Edward Hiariej memberikan tanggapan.

Melalui Tubagus Erif Faturahman selaku Koordinator Humas Setjen Kemenkumham, Edward Hiariej mengaku belum pernah menjalani pemeriksaan.

“Pak Edi tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka, belum menerima sprindik maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,” jelas Tubagus.

Baca Juga: Bukan Main! APD Covid-19 di Kemenkes Diduga Dikorupsi dan Negara Rugi Ratusan Miliar, KPK: Proyek 3 Triliun

Berdasarkan laporan yang diterima KPK dari Indonesia Police Watch, Edward Hiariej diduga menerima uang gratifikasi dari Direktur PT CLM berinisial HH.

Dari laporan IPW tersebut, Edward Hiariej menerima uang sebanyak dua kali selama periode April hingga Agustus 2022.

Pada April 2022, Edward Hiariej diduga menerima transfer senilai empat miliar rupiah melalui Asisten Pribadi berinisial YAR.

Selanjutnya pada Agustus 2022, Edward Hiariej diduga kembali menerima gratifikasi senilai tiga miliar rupiah dalam bentuk Dollar Amerika.

Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso membeberkan alasan dugaan gratifikasi tersebut.

“Seseorang bernama HH yang meminta konsultasi hukum kepada Wamen EOSH,” ungkap Sugeng Teguh.

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan proses pemberian gratifikasi tersebut dilakukan Wamenkumham EOSH dengan melibatkan Asisten Pribadinya.

Adapun proses serah-terima uang gratifikasi untuk Wamen EOSH tersebut, menurut Sugeng dilakukan di ruangan YAR.

Usai mendapatkan laporan tersebut, Wamenkumham sempat menanggapi dengan menyebut laporan IPW tendensius dan bermuatan fitnah.

Sampai kemudian pada Mei 2023, KPK menaikan dugaan gratifikasi tersebut ke penyidikan dan Wamenkumham menjalani pemeriksaan KPK.

Baca Juga: Ajuan Supervisi Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Pemerasan ke SYL Belum Diputuskan, KPK Beber Alasannya!

Saat ditemui awak media, Wamenkumham menyikapi pertanyaan dengan tidak memberi keterangan apapun.

Usai mencuatnya dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan Edward Hiariej oleh KPK, karirenya sebagai Wamenkumham kini berada di ujung tanduk.

Selain menjadi saksi ahli dalam sengketa Pilpres 2019, dugaan penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama, Prof Edi juga hadir dalam kasus kopi Sianida Jessica Wongso.

Demikian seperti dikutip Ayojakarta pada Sabtu, 11 November 2023 dari kanal Youtube Metro TV.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Edward Hiariej
# Gratifikasi
# KPK

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.