Berikut Daftar Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP 2024, Cek Berapa Kenaikan Provinsimu!

Berikut ini adalah daftar provinsi di Indonesia yang telah mengumumkan penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Berikut ini adalah daftar provinsi di Indonesia yang telah mengumumkan penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

AYOJAKARTA.COM - Berikut ini adalah daftar provinsi di Indonesia yang telah mengumumkan penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Seperti diketahui bahwa beberapa provinsi di Indonesia saat ini telah mengumumkan penetapan kenaikan UMP 2024 pada Selasa kemarin, 21 November 2023.

Penetapan UMP 2024 disetiap provinsi pun berbeda-beda sesuai dengan perhitungan formulasi yang melibatkan beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Kenaikan UMP 2024 ini pun diharapkan bisa menambah kesejahteraan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hingga saat ini terdapat 23 provinsi dari 38 provinsi yang telah menetapkan kenaikan UMP 2024.

Dari sejumlah kenaikan, terpantau persentase kenaikan UMP 2024 yang paling tinggi hingga saat ini dipegang oleh provinsi Maluku Utara yaitu 7,5 persen.

Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 7,1 persen dan selanjutnya di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan angka 6,13 persen.

Baca Juga: Besaran UMP 2024 di 10 Provinsi di Pulau Sumatera, Siapa yang Naik Paling Kecil

Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah daftar kenaikan UMP 2024 yang telah ditetapkan 23 provinsi di Indonesia dikutip dari website resmi UMSU, Rabu, 22 November 2023.

Daftar UMP 2024 23 Provinsi di Indonesia

1. Sumatera Utara

Kenaikan UMP 2024 di Sumatera Utara adalah sebesar 3,67 persen atau Rp 99.822.

Dari yang semula UMP 2023 adalah Rp 2.710.493 menjadi Rp 2.809.915 di tahun 2024.

2. Aceh

Selanjutnya adalah provinsi Aceh yang mengalami kenaikan UMP 2024 sebesar 1,38 persen.

Dari yang semula UMP 2023 di Aceh adalah Rp 3.413.666 menjadi Rp 3.460.672 di tahun 2024.

3. Jambi

Provinsi ketiga adalah Jambi yang UMP 2024-nya juga mengalami kenaikan hanya 3,2 persen atau Rp 94.000.

Dari yang semula UMP 2023 adalah Rp 2.943.121 menjadi Rp 3.037.121.

4. Bangka Belitung

Berikutnya adalah provinsi Bangka Belitung yang naik sebesar 4,04 persen atau Rp 141.521.

Kenaikan tersebut dari yang semula Rp 3.498.479 di tahun 2023 menjadi Rp 3.640.000 di tahun 2024.

5. Jawa Timur

Provinsi kelima yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2024 adalah Jawa Timur.

Dimana Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP Jatim 2024 naik sebesar Rp 125.000 atau 6,13 persen.

Dari yang UMP 2023 yang semula Rp 2.040.233,30 menjadi Rp 2.165.244,30.

6. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Keenam ada Nusa Tenggara Barat (NTB). UMP NTB 2024 naik 3,06% atau Rp 72.660 menjadi Rp 2.444.067 di mana untuk tahun 2023 UMP NTB ditetapkan Rp 2.371.407.

7. Maluku Utara

UMP 2024 di provinsi Maluku Utara naik dengan persentase sebesar 7,5 persen atau Rp 221.646,57.

Dari nominal Rp 2.976.720 naik menjadi Rp 3.200.000.

8. Bali

Tak mau ketinggalan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga telah menetapkan nominal UMP 2024 naik Rp 100.000 menjadi Rp 2.813.672 atau naik 3,68%.

9. Sumatera Barat

Berikutnya adalah Provinsi Sumatera Barat yang menetapkan kenaikan UMP 2024 sebesar 2,52 persen atau setara Rp 68.973.

Kenaikan tersebut merubah jumlah nominal rupiah dimana yang semula Rp 2.742.476 menjadi Rp 2.811.449,27.

10. Sulawesi Barat

Sulawesi Barat menjadi provinsi ke-10 yang sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi 2024. UMP Sulbar 2024 naik 1,5 persen atau Rp 43.163,00.

Dari yang semula Rp 2.871.795 menjadi Rp 2.914.958,00.

Baca Juga: RESMI NAIK! Heru Budi Umumkan UMP DKI Jakarta 2024 Jadi Rp5,06 Juta, Kenaikan 3,6 Persen dari Sebelumnya

11.Kalimantan Selatan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menetapkan UMP tahun 2024 naik sebesar 4,22 persen atau setara Rp 132.834.

Atau menjadi sebesar Rp 3.282.812 dari yang semula di tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.149.977.

12. Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 hari ini, Selasa (21/11/2023). UMP Sulut 2024 hanya naik 1,67 persen atau Rp 57.920 yang akhirnya digenapkan menjadi Rp 60.000. UMP Sulut 2024 menjadi Rp 3.545.000 naik dari UMP 2023 lalu sebesar Rp 3.485.000.

13. Jawa Barat

Kemudian provinsi berikutnya yang telah menetapkan UMP 2024 adalah Pemerintah provinsi Jawa Barat.

Yang telah menetapkan kenaikan UMP 2023 menjadi 3,57 persen atau setara dengan Rp70.824.

Dari yang semula Rp 1.986.670 menjadi Rp2.057.495.

14. Sulawesi Selatan

Selanjutnya, untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) juga telah menetapkan UMP 2024 naik sebesar 1,4 persen menjadi Rp 3,4 juta dari yang semula Rp3.385.145.

15. Lampung

Untuk UMP 2024 provinsi Lampung telah ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 3,16 persen dari tahun 2023 lalu.

Dengan kenaikan 3,16 persen tersebut, maka UMP 2023 Lampung naik sekitar Rp 83.212.

Keputusan ini akan mulai diterapkan mulai 1 Januari 2024 yakni sebesar Rp 2.716.496,33. Sebelumnya, UMP Lampung tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.633.284,59.

16. Riau

Kenaikan UMP 2024 juga ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Dimana Pemprov Riau mengumumkan besaran UMP 2024 naik 3,2 persen menjadi Rp 3.294.625 dari yang sebelumnya Rp 3.191.662 di tahun 2023.

17. Kepulauan Riau

Untuk provinsi Kepri Riau (Kepri) juga telah menetapkan kenaikan UMP 2024 sebesar 3,76 persen menjadi Rp 3.402.492 dari yang semula Rp 3.279.194.

18. Kalimantan Timur

Berikutnya adalah Provinsi Kalimantan Timur yang akhirnya mengumumkan UMP 2024 naik sebesar 4,98 persen atau setara Rp 158.459.

Dengan begitu, nominal UMP 2024 di Kaltim adalah Rp 3.360.858 dari yang semula sebesar Rp 3.201.396.

19. Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan kenaikan UMP 2023 sebesar 3,6 persen atau setara Rp 94.000.

Dari yang semula di tahun 2023 adalah Rp 2.608.601,75 menjadi Rp 2.702.616.

20. DKI Jakarta

Selanjutnya yang banyak ditanyakan adalah UMP 2034 di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengumumkan UMP 2024 DKI Jakarta 2024 naik sebesar 3,6 persen.

Sehingga UMP Tahun 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381 dari yang semula Rp 4,9 juta di tahun 2023.

21. DI Yogyakarta

Berikutnya adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah mengumumkan UMP 2023 di wilayah mereka naik 7,27 persen atau Rp 144.115,22 menjadi Rp 2.125.897,61.

22. Sulawesi Tenggara

Sementara itu, untuk wilayah Sulawesi Tenggara, UMP 2024 resmi naik 4,6 menjadi Rp 2.885.964. Jumlahnya naik Rp 126.980 dibandingkan UMP tahun lalu, yakni Rp 2.758.984.

23. Sulawesi Tengah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 5,28% atau Rp 137.152 dari Rp 2.599.546 menjadi Rp2.736.698.

Baca Juga: UMP DKI Jakarta Diumumkan Sore Ini, Segini Kisaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2024

Itulah informasi mengenai kenaikan UMP 2024 di 23 Provinsi yang telah melakukan penetapan.
Berapakah kenaikan UMP 2024 di provinsimu?

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Sudah Menetapkan
# UMP 2024
# provinsi

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.