Istana Bantah Jokowi Marah Minta Kasus E-KTP Dihentikan, Sebut Proses Hukum Telah Berjalan dengan Baik

Pihak Istana akhirnya buka suara soal Presiden Jokowi yang dikabarkan sempat marah dan meminta kasus E-KTP dihentikan.
Pihak Istana akhirnya buka suara soal Presiden Jokowi yang dikabarkan sempat marah dan meminta kasus E-KTP dihentikan.

AYOJAKARTA.COM - Pihak Istana akhirnya buka suara soal Presiden Jokowi dikabarkan sempat marah meminta kasus E-KTP dihentikan.

Istana membantah adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Agus Rahardjo membahas soal kasus e-KTP.

Dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Kompastv, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Agus Rahardjo yang membahas soal kasus e-KTP.

“Terkait dengan pernyataan bapak Agus Raharjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden,” kata Ari.

Ari juga menjelaskan bahwa pada kenyatannya, proses hukum Setya Novanto telah berjalan dengan baik.

“Kalau kita lihat kenyataannya, proses hukum bapak Setya Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama pada tahun 2017 berjalan dengan baik dan sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada saat itu,” ujarnya.

Baca Juga: Konglomerat yang Pernah Disinggung Otto Hasibuan Muncul? Bos Sido Muncul Siap Bantu Bebaskan Jessica Wongso

Lebih lanjut, Ari Dwipayana juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo justru telah menegaskan sebelumnya agar Setya Novanto dapat mengikuti proses hukum yang telah berlaku.

"Kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari bapak presiden tanggal 17 November 2017, bapak presiden menegaskan agar Bapak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK dan bapak presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik," katanya.

Diberitakan sebelumnya, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Agus Rahardjo memberikan pernyataan mengejutkan.

Yang mana, dia menyebut bahwa dirinya pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo terkait kasus Setya Novanto selaku tersangka tersangka rasuah e-KTP.

“Mohon maaf saya harus ungkapkan semua ini karena ini harus jelas,” jelas Agus.

Baca Juga: Eks Kadiv Propam Polri Beberkan Jessica Wongso Bukan Pembunuh, Ferdy Sambo? Otto Hasibuan: Dia Mau Bersaksi ...

Dia menjelaskan bahwa saat itu Presiden Joko Widodo marah dan meminta kepadanya agar menghentikan kasus e-KTP.

“Pada waktu kasus e ktp, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan Tapi lewat masjid kecil. Begitu saya masuk, presiden sudah marah. Dia sudah teriak hentikan. Saya heran yang dihentikan apanya gitu. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya pak setnov ketua DPR," ucap Agus.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kasus E-KTP
# Presiden Jokowi
# istana

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.