Agus Rahardjo Blak-blakan Sebut Presiden Jokowi Pernah Marah Minta Kasus E-KTP Setya Novanto Dihentikan

Nama mantan Ketua KPK Agus Rahardjo kini tengah ramai diperbincangkan usai dirinya blak-blakan mengeluarkan fakta soal Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nama mantan Ketua KPK Agus Rahardjo kini tengah ramai diperbincangkan usai dirinya blak-blakan mengeluarkan fakta soal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AYOJAKARTA.COM — Nama mantan Ketua KPK Agus Rahardjo kini tengah ramai diperbincangkan usai dirinya blak-blakan mengeluarkan fakta soal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diakui Agus Rahardjo, Presiden Jokowi pernah marah kepadanya dan meminta agar kasus E-KTP yang melibatkan Setha Novanto untuk segera dihentikan oleh KPK.

Pengakuan tersebut dikatakan Agus Rahardjo baru sekali ini ia sampaikan di media tentang bagaimana sikap Presiden Jokowi soal kasus E-KTP Setya Novanto.

Agus menyampaikan pengakuan tersebut pada acara wawancara bersama Rosiana Silalahi.

Baca Juga: Istana Bantah Jokowi Marah Minta Kasus E-KTP Dihentikan, Sebut Proses Hukum Telah Berjalan dengan Baik

Agus mengungkapkan bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai Ketua KPK, lembaga yang dinaungi tersebut sudah mulai akan dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh pemerintah.

"Mohon maaf ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas karena saya pikir kali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian di tonton orang banyak," ujar Agus mengawali, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Jumat, 1 Desember 2023.

Agus kemudian menceritakan pengalamannya bahwa ia pernah ditekan oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus E-KTP Setya Novanto.

"Kenapa tadi didepan saya menyoroti tone of the top keinginan Pak Jokowi itu perlu juga menjadi perhatian kita," kata Agus lagi.

Baca Juga: Ini Respons Gibran Rakabuming Soal Sindiran Megawati ke Jokowi

"Saya terus terang pada waktu E-KTP, saya dipanggil sendirian, oleh Presiden (Jokowi) yang pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno," ujarnya.

Agus merasa heran saat itu dirinya dipanggil sendirian tanpa adanya teman pimpinan KPK lainnya dan bahkan melewati ruang yang tak biasa.

Ketika masuk, diungkapkan Agus saat itu Presiden sudah marah dan meminta untuk menghentikan kasus E-KTP.

"Saya heran, biasanya itu memanggil berlima, tapi ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi ruang masjid kecil," ungkapnya.

Baca Juga: FX Rudy Bongkar Urusan Keluarga Jokowi, Kaesang: Halah, Engga Usah Diurusin

"Begitu saya masuk, presiden sudah marah menginginkan karena saat saya mau beliau sudah mengatakan hentikan," katanya.

"Saya heran yang dihentikan apanya, setelah saya duduk saya baru tau kalau ternyata yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya pak Setnov (Setya Novanto), Ketua DPR waktu itu yang mempunyai kasus E-KTP supaya tidak diteruskan," lanjut Agus.

Namun saat itu, Agus menjelaskan bahwa Sprindik sudah dibuat dan dikeluarkan 3 minggu sebelum perintah Presiden sehingga kasus tidak bisa dibatalkan.

"Sprindik itu kan saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu, dan KPK tidak punya SP3 tidak mungkin saya hentikan saya batalkan, akhirnya saya jalan terus," katanya lagi.

Baca Juga: Sempat Diberi Booster Kepercayaan Diri, Capres Ganjar Pranowo Ungkap Alasan Utama Ditinggal Pergi oleh Jokowi

Tentu saja pengakuan Agus mulai menuai kontroversi di masyarakat yang melihat cuplikan tayangan tersebut.

Banyak yang memuji dengan keberanian Agus dalam mengungkapkan apa yang ia alami dengan Presiden Jokowi.

Bahkan nama Jokowi pun kini trending di platform media sosial X.

Meski begitu, pihak Presiden Jokowi masih belum memberikan tanggapan soal pernyataan mantan Ketua KPK tersebut.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Agus Rahardjo
# Presiden Jokowi
# Setya Novanto

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).