Debat Ketiga Capres Prabowo Subianto Sebut 50 Persen Alutsista Dunia Adalah Bekas, Apakah Benar?

Dalam debat ketiga, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebutkan terkait pengadaan alutsista dan alat militer.
Dalam debat ketiga, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebutkan terkait pengadaan alutsista dan alat militer.

AYOJAKARATA.COM – Pada debat ketiga Pilpres 2024, para calon presiden diberikan kesempatan untuk menguasai panggung dalam tema terkait pertahanan dan lainnya.

Dalam debat ketiga tersebut, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebutkan terkait pengadaan alutsista dan alat militer.

Debat ketiga capres tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan GBK, Jakarta, pada Minggu, 7 Januari 2024.

Sebelumnya, moderator mempertanyakan terkait penanganan isu keamanan di Laut China Selatan, dan dalam menanggapi hal tersebut, paslon nomor urut 2 menuding kalau capres nomor urut 1 menyesatkan.

Baca Juga: Anies Baswedan Singgung Soal Etika, Prabowo Ngegas Sebut Anies Menyesatkan

Diketahui Prabowo Subianto menyebutkan bahwa  capres Anies Baswedan mengenai alutsista bekas adalah menyesatkan.

"Jadi barang-barang bekas gitu menurut saya menyesatkan rakyat, itu pak tidak pantas oleh profesor ngomong gitu ya. Karena dalam pertahanan 50 persen alat-alat dimanapun adalah bekas sampai usianya masih muda, jadi nggak perlu jauh di masing-masing saja," sebut Prabowo Subianto.

Lantas, apakah pernyataan Prabowo Subianto terkait seluruh alat perang di dunia memang 50 persennya adalah bekas?

Untuk mengecek fakta sebenarnya, dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha menyebutkan sesuai dengan data merujuk pada data Central Intelligence Agency (CIA).

Baca Juga: Usai Debat Capres Prabowo Kecewa Soal Kualitas Paslon Lain, Mengenai Apa?

Disebutkan bahwa memang sebagian besar negara di dunia khususnya negara berkembang dan kurang berkembang menggunakan atau membeli alutsista bekas, namun untuk data persentasenya yang lebih spesifik maka perlu ditinjau lebih jauh lagi.

Di samping itu, dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Bonifasius Endo Gauh Perdana juga turut berkomentar.

Dirinya menyebutkan bahwa di Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang memproduksi produk pertahanan terbesar militer di dunia setidaknya membutuhkan waktu 29 bulan untuk memproduksi kebutuhan domestic alutsista.

Apabila ada negara lain yang ingin membeli produksi AS, maka harus melalui persetujuan DPR atau Kongres yang tentu membutuhkan waktu yang lama.

Baca Juga: Tidak Puas Jawaban Prabowo saat Ditanya soal Data Pertahanan, Ganjar: Saya Butuh Hari Ini Pak

"Seringkali, hanya alutsista bekas yang diizinkan untuk dijual ke negara lain kecuali ada pertimbangan lain. Oleh karena itu, seringkali negara-negara pengimpor alutsista hanya bisa mendapatkan alutsista bekas yang masih layak pakai," kata Tidar Bonifasius Endo Gauh Perdana, dikutip dari Suara.com, Senin, 8 Januari 2024.

Namun, kata dia, untuk pernyataan capres Prabowo Subianto terkait negara membeli 50% alutsista bekas tidak dapat diverifikasi.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Debat capres
# Alutsista
# Prabowo Subianto

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.