Sindiran Alvin Lim untuk Mahfud MD: Mau Jadi Wapres, Cek Fakta Aja Nggak Bisa Gimana Ngurus Negara

Alvin Lim
Alvin Lim

AYOJAKARTA.COM - Alvin Lim memberikan surat terbuka untuk Menkopolhukam Mahfud MD.

Surat terbuka Alvin Lim diberikan setelah Mahfud MD menyinggung beberapa hal, salah satunya terkait perannya dalam kasus Indosurya pada podcast Denny Sumargo.

Dalam podcastnya, Mahfud MD menyebut Alvin Lim tak memiliki kontribusi pada Indosurya dan menuduh sebagai orang yang tak taat hukum.

Alvin Lin kemudian menanggapi pernyataan Mahfud MD dengan menyertakan bukti-bukti atas tuduhan tersebut.

“Mahfud MD telah memberikan berbagai tuduhan terhadap saya dalam podcast ini. Saya akan memberikan bukti atas tuduhan ini agar teman-teman sebagai saksi dan hakim dapat menilai dengan adil," kata Alvin Lim dikutip ayojakarta.com dari YouTube QUOTIENT TV, Kamis (11/1/2024).

Baca Juga: Bukan hanya Bongkar Rahasia Ferdy Sambo, Alvin Lim juga Berani Umpat Kapolri 'Jenderal Banci' Secara Langsung

Pengacara kondang tersebut menjelaskan bahwa Menkopolhukam memang memiliki sumbangsih dalam kasus Indosurya.

Namun sebelum adanya campur tangan Mahfud MD pada Juni 2022, Alvin Lim lebih dulu aktif berjuang dalam kasus Indosurya pada 2019 dan 2020.

"Kami sudah berjuang sejak lama, bahkan sebelum keterlibatan Mahfud. Kami mengadakan forum di DPR, memasukkan kasus ke majalah Forum Keadilan dan menggerakkan media mainstream. Di sini kita mulai teriak untuk mendapat perhatian dari pihak kepolisian, OJK dan Kementerian," ujar Alvin Lim.

Polemik kedua yakni Mahfud MD menyebut dirinya tak kooperatif dan taat hukum.

Baca Juga: MULAI PANAS! Alvin Lim Kirim Surat Terbuka Untuk Mahfud MD, Sebut Ada Fitnah Besar yang Diucapkan

Menurutnya, itu adalah fitnah yang sangat keji karena dirinya tak pernah berniat kabur kemanapun.

“Orang tahu kok saya nggak kabur, orang saya ditangkap pas lagi selesai pemeriksaan. Kalau saya mau kabur ngapain saya balik dari Singapur ke sini,” ungkapnya.

Alvin Lim meminta Mahfud MD untuk mengecek putusan 873 KPID pada tahun 2019 soal kasusnya yang sudah ingkrah.

Baca Juga: Pelaporan Anies ke Bawaslu Karena Diduga Bahas Soal Lahan Prabowo Saat Debat Pernah Dialami Jokowi di Tahun 2019

Menurutnya, putusan tuntutan itu tak bisa diterima dan berkas dikembalikan ke Kejaksaan serta tak ada vonis bersalah.

“Pak Mahfud mau jadi Wakil Presiden mengecek fakta aja nggak bisa gimana nanti mau mengurus negara pak, saya sangat khawatir,” ucapnya.

Adapun isi surat terbuka untuk Menkopolhukam tersebut, Alvin Lim meminta agar Mahfud MD lebih baik membantu kasus yang ada daripada debat kusir dengannya.

“Anda itu sebagai Kejaksaan harusnya melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan dan disidangkan tapi anda memilih untuk tidak menyidangkan yah. Ini ada apa nih antara Menkopolhukam antara pemerintah dan investasi bodong dan Indosurya,” kata Alvin Lim.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Indosurya
# Menkopolhukam
# Denny Sumargo
# Alvin Lim
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.