Mahfud MD Buka Suara Soal Wacana Pengunduran Diri dari Jabatan Menkopolhukam: Pada Saatnya yang Tepat

AYOJAKARTA.COM – Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, buka suara terkait wacana pengunduran diri dari Menko Polhukam.

Mahfud menyampaikan, bahwa dirinya sejak awal bergabung dengan Ganjar sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal,” ucap Mahfud, dikutip dari Kompas TV, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Update! Bansos Beras 10 Kilogram Hari Rabu 24 Januari 2024, Sudah Cair dari PT Pos Indonesia?

Hanya saja Mahfud belum menentukan kapan dirinya akan mengundurkan diri, ia masih menunggu waktu yang pas.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," ucapnya.

Wacana pengunduran dari Menko Polhukam, menurut Mahfud sudah ia sampaikan secara halus dalam debat pilpres keempat.

"Kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat, saya kan membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih ke Pak Jokowi yang telah mengangkat saya empat setengah tahun lalu sebagai menko polhukam," tutur Mahfud

Sebelumnya, Ganjar menyampaikan bahwa dirinya telah menyarankan Mahfud Md untuk mundur dari posisinya, dengan tujuan menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest pada Pilpres 2024.

Konflik kepentingan menurut Ganjar berpotensi muncul apabila pejabat negara berpartisipasi dalam pemilu.

"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," ucap Ganjar.

Baca Juga: Pro Kontra Nyamuk Wolbachia, Bagaimana Dampaknya Jika Sampai Menggigit Manusia? Begini Penjelasannya

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan sudah terdapat beberapa kasus pejabat publik memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Ganjar tidak memberitahu siapa pejabat publik yang memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan kampanye, namun ia menyampaikan bahwa tindakan tersebut berisiko karena disaksikan oleh rakyat.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan, rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ucapnya.***