AYOJAKARTA.COM - Pengamat politik terkemuka, Eep Saefulloh Fatah menyatakan pendapatnya terkait dugaan pelanggaran unsur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan ini disampaikan melalui hasil survei Polmark Indonesia dalam YouTube Bambang Widjojanto pada Minggu, 4 Februari 2024.
Menurut Eep Saefulloh Fatah, masifnya bansos khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan pemerintah adalah bukti praktik korupsi yang amat sangat besar.
Ia menyoroti anggaran untuk kegiatan seperti bansos BLT yang saat dilacak, di hulunya menunjukkan kebesaran dan kemahalan yang luar biasa.
"Saya baru tersadar bahwa ternyata anggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti bansos BLT tahun ini itu hanya bisa dikalahkan oleh anggaran yang sama tahun 2020 ketika kita di puncak Covid," ungkap Eep Saefulloh Fatah dalam pernyataannya.
Baca Juga: Dengan Berlinang Air Mata, Eep Saefulloh Fatah: Kalahnya Jokowi, Menangnya Indonesia!
Eep menjelaskan pada masa puncak Covid, anggaran yang digelontorkan untuk bansos sebesar Rp 498 triliun dalam setahun APBN.
Kemudian sekarang, hanya beda Rp 1,2 triliun menjadi Rp 496,8 triliun dan naik lebih dari Rp 50 triliun dibandingkan tahun lalu.
"Pilpres itu kan jelas banget KKN-nya," tukas Eep Saefulloh Fatah sembari menjelaskan alasannya.
Soal nepotisme, ia menyinggung soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan dan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.
Menurutnya, ini merupakan contoh nepotisme yang terang-terangan.
Mengenai korupsi, Eep mengatakan bahwa penggunaan dana bansos untuk kepentingan kelompok sempit dan bukan untuk kepentingan bangsa serta negara merupakan tindakan korupsi.
Eep Saefulloh Fatah menyimpulkan bahwa definisi korupsi dalam Undang-Undang korupsi telah terpenuhi, mengingat penggunaan kekuasaan dan otoritas yang kemudian diselewengkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Ia melihat bahwa bansos yang dipersonalisasikan dalam kontestasi politik seperti Pilpres dan Pemilu legislatif telah menjadi alat untuk kepentingan keluarga presiden.
Kolusi, Eep menyoroti deklarasi dukungan sekelompok konglomerat terhadap salah satu paslon.
Ia menilai ini sebagai bentuk kolusi yang terang-terangan.
"Jika ini didefinisikan sebagai kecurangan, inilah kecurangan yang paling berbahaya dan brutal," tegasnya.***
Share this article
Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan bahwa Jokowi sudah memenuhi unsur KKN dengan masifnya bansos.