Rocky Gerung Bongkar Akan Ada Dukungan Moral dari Anies Baswedan Terkait Hak Angket DPR, Karena Apa?

AYOJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung kembali menyoroti hak angket DPR yang digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baru-baru ini tiga Sekretaris Jenderal dari partai Koalisi Perubahan yaitu Partai NasDem, PKB, dan PKS bertemu dan dikabarkan sepakat untuk menggulirkan hak angket DPR.

Akan tetapi, dalam hal ini PDIP diminta untuk memimpin masalah hak angket tersebut.

Baca Juga: Rocky Gerung Bongkar Akan Ada Dukungan Moral dari Anies Baswedan Terkait Hak Angket DPR, Karena Apa?

Mengenai hal itu, Rocky Gerung mengatakan bahwa pada akhirnya soal hak angket akan dikembalikan ke tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, Rocky Gerung melihat akan ada dukungan moral yang datang dari Koalisi Perubahan.

Sebab, ia menilai selama ini Koalisi Perubahan yang menyuarakan adanya kecurangan Pemilu.

“Kelihatannya akhirnya soal angket ini diasuransikan pada Megawati. Tentu akan ada aspek dukungan moral dari Anies terutama, karena dia atau kubu 01 yang merasa bahwa mulai terlihat jejak-jejak kecurangan yang makin sistematis, masif, dan terstruktur,” katanya dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (23/2/2024).

Rocky berpendapat bahwa PDIP akan tegak lurus dengan hak angket tersebut.

Baca Juga: 3 Keutamaan Nisfu Syaban Bagi Umat Islam, Malam yang Penuh Kemuliaan dan Keberkahan

Terlebih, PDIP menjadi inisiator dari usulan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu.

Selain itu, ia juga melihat dukungan moral dari Koalisi Perubahan bisa berubah menjadi dukungan politik.

“PDIP akan tegak lurus dengan hak angket itu dan dukungan moral yang akan berubah menjadi dukungan politik justru sudah datang lebih awal dari Pak Surya. Dan itu yang memungkinkan kita berharap ada dinamika baru,” ungkapnya.

Lebih jauh, Rocky menilai masalah mengusut kecurangan Pemilu memang sebaiknya melalui hak angket.

“Bukan kita menginginkan ada kerusuhan baru tapi ada dinamika baru dalam politik dan itu menghidupkan harapan bahwa Indonesia memang bisa menyelesaikan soal ini melalui jalur-jalur formal daripada berkelahi mana yang curang mana yang enggak curang. Lebih baik masuk di dalam official yaitu lewat angket DPR yang akan dihitung hanya sekedar atau semata-mata berdasarkan kepentingan dan kekuatan suara di parlemen,” tutupnya.***