Rumah Mewah Menteri di IKN yang Habiskan Dana Miliaran Rupiah Dikritik Netizen, Menpan RB: Lebih Kecil Dibanding di Jakarta

AYOJAKARTA.COM - Baru-baru ini viral potret rumah mewah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) yang menuai kritikan  warganet.

Meski belum dihuni, namun rumah mewah menteri di IKN itu sudah ada furniture lengkap yang menghiasi isi ruangan.

Dikutip ayojakarta.com dari Instagram @kepoin_trending pada Selasa (27/2/2024), progres pembangunan rumah dinas menteri di IKN sudah mencapai 78 persen.

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di IKN ini menjadi prioritas utama karena sejumlah Kementerian akan pindah ke IKN mulai Juli 2024.

Baca Juga: Respon Eks Ketua Mk Jimly Asshiddiqie Terkait Hak Angket: Peserta Pemilu Itu Tidak Bisa Mendikte

Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuljono.

Adapun luas bangunan rumah menteri sekitar 580 meter persegi dengan lahan sekitar 1000 meter persegi.

Dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metrotv pada Selasa (27/2/2024), pembangunan rumah dinas menteri di IKN ini menelan biaya Rp519,06 miliar untuk 36 unit rumah menteri atau dengan kata lain per unitnya mencapai Rp14 miliar.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menanggapi soal isu rumah dinas menteri di IKN.

Baca Juga: Kemenpan RB Ungkap Kriteria CPNS 2024 yang Akan Ditempatkan di IKN

Menurutnya, rumah menteri yang dibangun di IKN lebih kecil dibandingkan rumah dinas di Jakarta.

“Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang (dibangun di IKN) lebih kecil dibandingkan rumah menteri yang di Jakarta. Lebih kecil, justru lebih kecil tanahnya, bangunannya juga lebih kecil,” kata Azwar Anas dikutip ayojakarta.com dari laman Republika, Selasa (27/2/2024).

Azwar menjelaskan dirinya tidak berbicara perihal mewah atau tidaknya rumah menteri di IKN, tetapi menurutnya ukuran rumah dinas menteri yang dibangun di IKN lebih kecil.

Baca Juga: Seleksi CPNS Tahun 2024 akan Prioritaskan untuk IKN, Berikut Syarat Khusus dan Tunjangan yang Disediakan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengatakan bahwa interior dan furnitur RTJM di IKN menggunakan produk dalam negeri.

“Produk lokal, karena semangatnya betul-betul semaksimal mungkin kalau produk lokal sudah ada maka kita pakai,” ujar Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Terkait hal tersebut, tak sedikit warganet yang mengkritik dan mengaitkannya dengan kondisi saat ini yang mana harga beras sedang naik.

“Disaar yang sama rakyat jelata antri berjam2 hanya untuk dapat beras murah,” kata @samsulxxx.

“Wah megah ya, sekaligus miris juga,” kata @erianxxx.***