Kelas BPJS Kesehatan Bakal Diganti KRIS, Ternyata Ini Manfaatnya Diungkap Kemenkes

Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus dan diganti dengan kelas rawat inap standar KRIS (Kelas Rawat Inap Standar).
Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus dan diganti dengan kelas rawat inap standar KRIS (Kelas Rawat Inap Standar).

AYOJAKARTA.COM - Masyarakat diminta siap-siap, kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus dan diganti dengan kelas rawat inap standar KRIS (Kelas Rawat Inap Standar). Kebijakan ini dikatakan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan secara nasional telah ditunda hingga 1 Januari 2025. Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) berencana untuk menerapkan kebijakan tersebut pada pertengahan tahun 2024.

Namun, apa sebenarnya manfaat dari perubahan ini?

Dikutip Ayojakarta.com dari Youtube KompasTV, pada Rabu, 15 Mei 2024, menurut Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono, implementasi Kris bertujuan untuk membuat masyarakat lebih nyaman saat dirawat di fasilitas kesehatan dan mencegah infeksi yang bisa terjadi jika ruangan terlalu padat.

"Jadi saya akan Jelaskan dulu apa itu kelas rawat inap standar atau Kris adalah penggabungan yang tadinya kelas 3 itu bisa 6-10 tempat tidur di satu ruangan, kelas 2 itu 4 tempat tidur di satu ruangan, kelas 1 itu 2 tempat tidur di satu ruangan, dengan adanya kelas rawat inap standar maka dilebur, satu ruangan cuman boleh ada 4 tempat tidur dengan 12 persyaratan” ucap Wakil Menteri Kesehatan, dikutip Ayojakarta.com dari Youtube KompasTV, pada Rabu, 15 Mei 2024.

Baca Juga: Sudah Tahu Arti Warna Logo di Jurusan Universitas Indonesia? Ini Dia Fakta Menarik UI yang Harus Kamu Tahu!

Ia juga mengatakan alasan KRIS ini dibuat karena untuk membuat masyarakat lebih nyaman ketika dirawat di fasilitas kesehatan.

“Kenapa itu dibuat pertama untuk membuat supaya masyarakat itu lebih nyaman ketika dirawat di fasilitas kesehatan” ucapnya.

“Yang kedua aspek kesehatannya adalah mencegah infeksi yang bisa terjadi di rumah sakit apabila terlalu crowded atau terlalu bertumbuh pasien di dalam satu ruangan tetapi ini tidak berlaku untuk Icu untuk Micu untuk picu untuk berlaku yang intensif tidak berlaku, ini hanya berlaku untuk rawat biasa” lanjutnya.

Implementasi Kris dilakukan dengan tahapan-tahapan yang matang. Mulai dari survei kesiapan rumah sakit hingga ploting project di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Sudah Aktivasi Rekening tapi Saldo PIP Masih Kosong? Ternyata Ini yang Terjadi

Sebanyak 2531 rumah sakit telah disurvei, dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka siap mengimplementasikan Kris.

"Ini sudah ada perencanaannya, sudah ada undang-undangnya sebelumnya tapi butuh persiapan untuk implementasi” ucapnya.

“Sekarang kita dalam tahap implementasi itu melakukan beberapa rangkaian tahap misalnya kita melakukan survei dulu kesiapan rumah sakit kita sudah melakukan survei ke 2531 rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi survei kesiapan itu kemudian kita pertahankan” ucapnya.

“ Oh ternyata 2531 itu semuanya siap kemudian sudah siap tersebut kemudian kita buat lagi contohnya atau pilothing projectnya di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia terdiri dari rumah sakit punya Kementerian Kesehatan rumah sakit punya provinsi, kabupaten dan rumah sakit swasta” lanjutnya.

Namun, ada beberapa aspek teknis yang perlu diperbaiki sebelum penerapan secara luas.

“Ploting project tersebut kita evaluasi hal-hal teknis apa saja yang harus diperbaiki dengan penerapan kris Ini” ucapnya.

Ia menegaskan penerapan KRIS ini tidak mendadak yang langsung diadakan di tahun 2025 namun ada rangkaian proses yang harus dilalui terlebih dahulu.

Baca Juga: KPM PKH, BPNT, dan non DTKS Banjir Berkah! 4 Bansos Serentak Cair Hari Ini lewat Bank Himbara, KKS, dan Kantor Pos

“Jadi sebenarnya tidak mendadak di adakan di 2025, tapi ada rangkaian proses yang harus dilalui untuk menerapkan menjadi program yang terintegrasi baik di layanan masyarakat” tutupnya.

Dengan implementasi Kris, diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat lebih baik dan masyarakat dapat mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kelas BPJS Kesehatan
# diganti
# Dihapus
# KRIS

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).