Inilah 7 Perbedaan CPNS 2024 Instansi Pusat dan Daerah, Jangan Sampai Menyesal Salah Pilih!

Ilustrasi. Seleksi CPNS
Ilustrasi. Seleksi CPNS

AYOJAKARTA.COM - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 akan segera dibuka, dan kali ini tersedia untuk instansi pusat maupun instansi daerah.

Bagi yang berminat, penting untuk memahami perbedaan antara keduanya sebelum menentukan pilihan.

Dikutip AyoJakarta.com dari video YouTube Mr Milli, Sabtu (8/6/2024), berikut tujuh perbedaan instansi CPNS pusat dan daerah 2024:

Instansi merupakan tempat atau lembaga di mana seorang PNS akan bekerja. Contoh: Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan.

Baca Juga: 15 SMP Terbaik di Jawa Timur Selama 6 Tahun Berturut-turut, Rekomendasi Untuk Dipilih Pada PPDB 2024

Sedangkan formasi yaitu posisi atau nama pekerjaan yang akan diisi. Contoh: Penjaga tahanan, Penyuluh hukum, Perawat.

1. Apa itu Instansi Pusat?

Instansi yang meliputi kementerian dan lembaga di bawah naungan Presiden. Contoh Kementerian: Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan.

Contoh lembaga instansi pusat diantaranya kejaksaan agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wilayah kerja yaitu seluruh indonesia, termasuk kantor pusat di Jakarta atau kantor wilayah di berbagai provinsi.

Baca Juga: Tanpa KJP Plus Mei dan Juni 2024, Siswa Jenjang SD, SMP, SMA Bisa Dapat Bansos hingga Rp1,8 Juta, Begini Caranya

2. Apa itu Instansi Daerah?

Lembaga pemerintahan yang bekerja di bawah naungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).Contoh: Dinas Pendidikan di Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan di Kota Palembang.

Wilayah kerja yaitu daerah yang dilamar dan umumnya tidak akan dipindahkan ke luar daerah tersebut.

3. Penempatan kerja

- CPNS Pusat dapat ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan penempatan bisa di kantor pusat atau kantor wilayah, tergantung kebutuhan kementerian atau lembaga.

- CPNS Daerah, penempatan lebih menetap sesuai daerah yang dilamar. Misalnya, mendaftar untuk posisi di Kota Bengkulu akan bekerja di Kota Bengkulu dan sekitarnya.

4. Gaji dan tunjangan

- Gaji dan tunjangan PNS pusat dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan besaran gaji dan tunjangan seragam di seluruh Indonesia.

- Sedangkan PNS Daerah gaji dan tunjangan dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Besaran gaji dan tunjangan bervariasi antar daerah tergantung kemampuan anggaran masing-masing daerah.

Baca Juga: Kejutan dari Presiden Jokowi! 22 Juta KPM PKH, BPNT, dan Non DTKS Dapat Bansos MRP hingga Akhir Tahun 2024

5. Minat pelamar

- CPNS Pusat lebih banyak diminati karena prospek karir yang lebih luas dan kesempatan relasi yang lebih besar.

- CPNS Daerah cocok bagi mereka yang ingin bekerja dekat dengan keluarga atau di daerah asal.

6. Kuota Penerimaan

- CPNS Pusat, biasanya memiliki kuota lebih banyak karena cakupan wilayah kerja yang lebih luas.

- CPNS Daerah, kuota tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah.

7. Mutasi

- CPNS Pusat memungkinkan mutasi antar provinsi atau bahkan antar pulau.

- CPNS Daerah mutasi antar kabupaten atau kota dalam provinsi yang sama lebih sulit dilakukan.

Proses pendaftaran untuk CPNS pusat dan daerah dilakukan melalui portal yang sama, yaitu http://sscsan.bkn.go.id. Prosesnya meliputi:

1. Membuat akun.

2. Memilih formasi dan instansi.

3. Mengunggah dokumen yang diperlukan.

4. Mencetak kartu pendaftaran akun.

Pelamar hanya diperbolehkan memilih satu instansi, baik pusat maupun daerah. Pertimbangkan faktor - faktor seperti lokasi kerja, kenyamanan, dan preferensi pribadi sebelum memutuskan.

Baca Juga: 9 Jurusan Kuliah Termahal di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tahun Ajaran 2024/2025, UKT Mulai dari Rp500 Ribu

Untuk informasi terbaru mengenai formasi dan syarat pendaftaran, pantau website resmi instansi yang diminati. Ikuti media sosial instansi terkait untuk update terkini.

Memilih antara CPNS instansi pusat dan daerah memerlukan pertimbangan matang. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Pastikan kamu memilih berdasarkan preferensi pribadi, kenyamanan, dan prospek karir yang diinginkan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# instansi
# formasi
# CPNS

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.