Martin Simanjuntak Pertanyakan Data Jejak DNA Kasus Vina Cirebon, Tegaskan Pentingnya Metode SCI

Martin Simanjuntak, Mantan Pengacara Brigadir J
Martin Simanjuntak, Mantan Pengacara Brigadir J

AYOJAKARTA.COM – Mantan kuasa hukum mendiang Brigadir J, Martin Simanjuntak ikut buka suara perihal kasus kematian Vina di tahun 2016.

Menurut Martin Simanjuntak, salah satu akar persoalan yang membuat kasus Vina menjadi rumit adalah adanya kekeliruan di awal penanganan.

Selain karena dugaan penyebab kematian Vina yang berubah, Martin Simanjuntak juga mempertanyakan proses keterlibatan Iptu Rudiana selaku ayah salah satu korban yaitu Eki.

Pernyataan Aep mengenai peristiwa tewasnya Vina, menurut Martin merupakan kesaksian yang masih perlu digali dan didalami kebenarannya.

Baca Juga: Paling Beda! Kuasa Hukum Pegi Dukung 'Cuap-Cuap' Widya di Medsos, Toni RM: Teruskan Buk, Ungkap Kebenaran!

Terlebih karena beberapa hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, Aep diketahui sempat mendapat teguran dari sejumlah pemuda yang kini berstatus terpidana karena persoalan pribadi.

“Katanya dibilang lihat dari jarak 100 meter, bagaimana dia bisa menyesuaikan satu persatu tersangka yang saat ini menjadi terpidana?” tanya Martin Simanjuntak dikutip ayojakarta.com dari YouTube Uya Kuya TV, Jumat (28/6/2024).

Berdasarkan hasil rekonstruksi di lokasi tempat Aep memberikan kesaksian, manusia normal akan mengalami kesulitan untuk bisa mengenali seseorang dengan mudah.

Karena hal tersebut, Martin menduga pernyataan yang pernah diberikan Aep kepada penyidik pada 2016 silam tak sesuai fakta.

Baca Juga: Terungkap Sosok Widya yang Viral Suarakan tentang Kasus Vina di Medsos, Ternyata Bukan Orang Sembarangan?

Selain keterangan Aep, keterlibatan Iptu Rudiana dalam proses penyidikan menurut Martin juga perlu mendapat perhatian.

Secara subjektif, Martin menilai keterlibatan Iptu Rudiana dapat dibenarkan meski secara normatif dan profesionalisme perlu dipertanyakan.

“Bagaimana bisa seorang ayah yang sedang berduka dan kebetulan petugas ikut menginterogasi, siapa pimpinan saat itu dan kenapa dibiarkan?” imbuh Martin.

Terkait dugaan telah terjadi penyiksaan dan pemaksaan, menurut Martin menjadi indikasi masih perlunya kesadaran publik terkait hak-hak hukum dan kemanusiaan.

Baca Juga: Pegi Setiawan Terancam Pasal 340 Tapi Bukti Terlibat Kasus Vina Tidak Kuat, Pakar Hukum: Ijazah Mau Membuktikan Apa?

Karena itu pengakuan yang disampaikan Saka Tatal serta Liga Akbar dan sejumlah saksi lain menurut Martin dapat menjadi celah untuk meluruskan kasus Vina.

Pencabutan BAP sejumlah saksi di tahun 2016 lalu menurut Martin merupakan hal menarik yang perlu ditelaah secara lebih dalam.

“Mungkin saksi menyesal karena keterangan yang diarahkan membuat teman-temannya dihukum, kalau dia cabut keterangan berarti mereka tidak bersalah,” ujar Martin.

Baca Juga: Adu Bukti di Praperadilan Pegi Setiawan dalam Kasus Vina Cirebon, Kecurigaan Toni RM Benar Kalau...

Martin juga menyesalkan kurangnya penggunaan metode Scientific Crime Investigation dalam kasus kematian Vina yang diduga sempat mengalami pemerkosaan.

Dengan mengacu pada metode SCI, Martin optimis peristiwa kematian Vina akan menjadi lebih jelas dan tak membingungkan.

Berpijak dari kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo, Martin menegaskan alasan pentingnya metode SCI dalam mengungkap kasus.

“Kalau sudah masuk ke RS Kepolisian untuk forensik dan visum, jejak DNA di kasus Vina itu pasti ada,” pungkas Martin.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Brigadir J
# SCI
# Eki
# Martin Simanjuntak
# Aep
# Uya Kuya
# DNA
# Vina
# Iptu Rudiana
# Cirebon

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.