Mangkir di Rapat PMN Rp 1,8T, DPR Bongkar Borok Dirut KAI Terhadap Karyawan

AYOJAKARTA.COM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,8 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Direktur Utama KAI yakni Didiek Hartantyo tidak hadir lantaran berada di Paris, Prancis untuk bertemu dengan CEO Siemens Asia Pacific.

Ketidakhadiran Dirut KAI itu menimbulkan protes salah satunya dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yakni Mufti Anam.

Mufti Anam menilai seharusnya Didiek Hartantyo turut hadir dalam RPD tersebut karena merupakan rapat penting.

Baca Juga: 5 Kampus dengan Jurusan Kedokteran Paling Sepi Peminat di Indonesia, Ada PTN dan PTS, Pelamar Cuma 600 Orang

Dalam kesempatan itu, Mufti Anam juga membongkar bahwa banyak karyawan KAI yang tidak berani melakukan kritik lantaran terancam dipecat.

“Karena takutnya mereka dengan otoriterisme yang terjadi di KAI mereka kalau mau pamit ke luar, karena mereka tidak bisa makan, di situ ada keluhan masyarakat itu mereka untuk beli makan saja loh tidak bisa. Saya tidak tahu berapa gaji mereka sampai beli makan saja tidak bisa dan tidak difasilitasi walaupun dia pekerja bagian restorasi di KAI,” kata Mufti dikutip dari akun TikTok @dpr_ri pada Kamis (11/7/2024).

Mufti mengungkapkan banyak pihak dari internal KAI yang menyatakan bahwa Didiek Hartantyo memang tidak bisa menerima kritik.

Baca Juga: 5 Bansos Cair untuk KPM Lewat PT Pos dan Bank Himbara Hari Ini, Cek Saldo Sekarang!

“Setelah kami scroll lebih dalam kemudian kami speak up di media banyak orang tanya kepada kami. Banyak orang lingkungan internal KAI bilang kepada kami memang Dirut ini si Pak Didi ini memang sejak awal beliau berada di sini ketika ada kritik anak itu pertama dipindahkannya kemudian diberhentikan,” ungkapnya.

Tidak hanya anti kritik terhadap karyawannya sendiri, Mufti juga menyebut Dirut KAI juga tidak suka mendapat kritik dari anggota dewan lain.

Ia pun menyebut ketika salah satu anggota dewan mengkritik, tetapi malah diserang oleh pihak tertentu.

Baca Juga: 5 Ide Usaha Sampingan Modal Kecil-kecilan tapi Omset Menguntungkan, Cocok untuk IRT dan Mahasiswa yang Butuh Cuan Tambahan

“Kawan kami tadi bilang, Bu Evita mohon maaf, beliau melakukan kritik dalam rangka perbaikan, dalam rangka fungsinya beliau jadi DPR di tempat ini dibully. Yang itu setelah kami cek yang melakukan buli dan melakukan gerakan-gerakan negatif di medsos adalah orang yang digerakkan oleh KAI,” sebutnya.

“Ini KAI gimana sih? Kalau butuh duit ke negara tapi rakyat yang bernaung di dalamnya kemerdekaannya dicabut oleh KAI,” lanjutnya.***