Mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan Jelaskan Dasar Hukum Pegi Setiawan Bisa Mendapatkan Ganti Rugi

Eks Kapolda Jawa Barat (Jabar), Irjen Purnawirawan Anton Charliyan secara ksatria menyampaikan permintaan maafnya kepada Pegi Setiawan.
Eks Kapolda Jawa Barat (Jabar), Irjen Purnawirawan Anton Charliyan secara ksatria menyampaikan permintaan maafnya kepada Pegi Setiawan.

AYOJAKARTA.COM — Eks Kapolda Jawa Barat (Jabar), Irjen Purnawirawan Anton Charliyan, yang menjabat periode 2016 hingga 2017 secara ksatria menyampaikan permintaan maafnya kepada Pegi Setiawan. Ia juga mendorong pihak terkait segera memproses ganti rugi terhadap Pegi

Permintaan maaf ini disampaikan setelah Pegi dinyatakan menjadi korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016.

Anton Charliyan mengungkapkan permintaan maafnya atas perilaku mantan anak buahnya yang pernah menggeledah rumah Pegi.

Ia mengaku pada saat menjabat sebagai Kapolda Jabar, kasus pembunuhan Eki dan Vina tidak mendapat perhatian khusus dari pejabat sebelumnya.

Anton juga menegaskan bahwa meskipun tidak terlibat langsung dalam penanganan kasus Vina, ia tetap bertanggung jawab sebagai mantan Kapolda.

"Mohon maaf atas perilaku mantan anak buah saya. Walaupun saya bukan mau mengelak, saat itu saya di ujungnya karena saya masuk jadi Kapolda pada 16 Desember, sementara ini kan 31 Agustus dan tanggal 23 Desember baru P21. Namun, walaupun begitu, saya tidak akan menghindar dari tanggung jawab saya selaku Kapolda," ujar Anton Charliyan, dikutip dari kanal YouTube KompasTV Jawa Barat pada Selasa, 16 Juli 2024.

Baca Juga: Iptu Rudiana Diminta Muncul Ungkap Kasus Vina, Penasihat Ahli Kapolri dan Kuasa Hukum Pegi Setiawan Ungkap Hal Ini

Selain menyampaikan permintaan maaf, Anton juga menyebut dasar hukum bahwa Pegi berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai konsekuensi putusan sidang praperadilan.

Menurutnya, dalam praperadilan, ganti kerugian dan rehabilitasi bisa diberikan karena ada dasar hukum terkait penghentian penyidikan.

"Di dalam praperadilan itu, ganti kerugian dan rehabilitasi itu ada dasarnya yaitu penghentian penyidikan," jelas Anton Charliyan.

Anton juga mengucapkan selamat atas kebebasan Pegi dan berharap putusan pengadilan yang menyatakan status tersangka Pegi tidak sah dapat memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Pegi.

Ia berharap Pegi bisa menerima peristiwa yang dialami sebagai ujian hidup, meskipun Pegi sudah bebas.

Menurut Anton, Polda Jawa Barat tetap harus mengungkap daftar pencarian orang (DPO) yang sebenarnya, sebab hal itu sudah menjadi keputusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung dan bukan lagi tanggung jawab satu institusi saja.

Baca Juga: Laporkan Hakim Eman Sulaeman ke KY, Razman Nasution Disentil Kuasa Hukum Pegi Setiawan: Aneh, Ada-Ada Saja!

Permintaan maaf Anton Charliyan menunjukkan sikap ksatria dan tanggung jawabnya sebagai mantan Kapolda Jawa Barat. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penuntasan kasus pembunuhan Eki dan Vina yang selama ini belum terungkap.

Perkembangan terkini, kuasa hukum Pegi Setiawan Toni RM, sedang mendalami sejumlah kesaksian palsu yang dilontarkan oleh para saksi yang membuat Pegi Setiawan mendekam dalam penjara selama beberapa hari.

Dia bersama tim lainnya akan mengadukan saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut kepada polisi.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Anton Charliyan
# Ganti Rugi
# Pegi Setiawan

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.