Mendekati Transisi Jabatan, Presiden Joko Widodo Diminta Beri Perhatian Khusus untuk Kasus Vina Cirebon

Ilustrasi Kasus Vina Cirebon
Ilustrasi Kasus Vina Cirebon

AYOJAKARTA.COM - Edwin Partogi, kuasa hukum Saka Tatal meminta agar Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus terkait kasus Vina-Eky.

Berdasarkan keterangan Saka Tatal selaku kliennya dan pernyataan Widi serta Mega, penyebab tewasnya pasangan Vina-Eky adalah karena laka lantas.

Proses penetapan para terduga tersangka hingga menjadi terpidana dalam kasus Vina-Eky yang tak sesuai ketentuan, menurut Edwin perlu melibatkan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan Edwin saat awak media melakukan pendalaman terkait bukti ekstraksi percakapan antara Vina dan Widi serta Mega.

Baca Juga: Sudirman di Kasus Vina Cirebon Dijebloskan ke Penjara Tanpa Bukti Kuat, Oegroseno: Jaksa dan Hakimnya Diberhentikan Saja

Dalam kesaksian saat sidang PK Saka Tatal berlangsung, Widi dan Mega yang merupakan sahabat mendiang Vina mengaku sempat melakukan komunikasi.

Keterangan Saksi Widi tersebut, menurut Edwin sangat bersesuaian dengan hasil ekstraksi percakapan telepon milik Vina.

Meski bukti ilmiah berupa ekstraksi percakapan antara Widi dan Vina tersebut telah ada sejak sidang awal digelar, Edwin justru menyayangkan sikap para penegak hukum saat itu.

Dengan bukti ilmiah tersebut, Edwin menilai pernyataan para saksi diduga terpaksa mengakui karena adanya tekanan bisa batal.

Baca Juga: Terkini! Saksi Baru 'Berinisial AR' Muncul di Kasus Vina Corebon, Pakar Hukum Pidana Beri Tips Ini agar Proses PK Berjalan Mulus

Selain saksi Aep dan RT Pasren yang masih bersikeras pada keterangan BAP, Liga Akbar, Dede serta Saka Tatal justru bersikap sebaliknya.

“Dengan bukti ilmiah tersebut, itu menerangkan atau menihilkan peristiwa yang terjadi pada putusan bahwa 21:15 terjadi peristiwa,” ungkap Edwin Partogi dikutip ayojakarta.com dari YouTube tvOneNews, Sabtu (24/8/2024).

Lebih lanjut, Edwin menilai hasil putusan yang ditetapkan kepada para terpidana dihasilkan melalui dugaan, keterangan serta bukti yang keliru.

Karena itu, Edwin meminta Presiden Joko Widodo perlu melakukan tindakan khusus agar penyebab tewasnya Vina-Eky bisa menjadi terang benderang.

Baca Juga: Sudah Dikembalikan ke Lapas Banceuy, Begini Kondisi Sudirman Terpidana Kasus Vina Cirebon

Dugaan kemungkinan bahwa pasangan Vina dan Eky tewas akibat peristiwa laka lantas juga sempat diungkapkan Fransiskus Marbun.

Menurut pemilik helm dan sepatu yang digunakan saat malam kejadian tersebut, Eky dikenal memiliki kebiasaan minum dan mengonsumsi obat terlarang.

Anggapan bahwa pasangan Vina-Eky tewas karena laka lantas terus diyakini rekan-rekan satu tongkrongan hingga rekaman suara kerasukan menggemparkan warga Cirebon.

“Sampai tiga hari pun aman-aman aja, setelah yang kesurupan viral di situ temen-temen baru mikir bahwa korban bukan kecelakaan,” ungkap Frans.

Baca Juga: Roy Suryo Soroti Ekstrasi HP Vina Cirebon dengan BAP 2016 Silam, Sebut Ada yang Aneh, Apa?

Sehubungan dengan pernyataan Edwin Partogi dan Fransiskus Marbun, kuasa hukum Iptu Rudiana memberi tanggapan.

Menurut Pitra Romadoni, Edwin Partogi tak sepenuhnya menguasai perkara sehingga pernyataannya terkait kasus Vina cenderung subjektif atau bahkan menghayal.

Sementara pengakuan Frans terkait kebiasaan Eky di tongkrongan, tak lain sekadar asal bunyi karena tak sejalan dengan hasil visum.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Edwin Partogi
# Meg
# Fransiskus Marbun
# Widi
# Saka Tatal
# Vina
# Cirebon
# Eky
# Presiden
# Joko Widodo

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.