Diduga Terjadi Peradilan Sesat, Ketua IPW Usul Negara Periksa Aparat Penegak Hukum di Kasus Vina-Eky yang Terlibat! 

Dugaan terjadinya tindak kekerasan terhadap para tersangka yang kini berstatus terpidana dalam kasus Vina-Eky semakin menjadi.
Dugaan terjadinya tindak kekerasan terhadap para tersangka yang kini berstatus terpidana dalam kasus Vina-Eky semakin menjadi.

AYOJAKARTA.COM -- Dugaan terjadinya tindak kekerasan terhadap para tersangka yang kini berstatus terpidana dalam kasus Vina-Eky semakin menjadi.

Setelah sempat disampaikan oleh saksi Aldi, dugaan terjadinya penganiayaan terhadap para terpidana kasus Vina-Eky diperkuat melalui kesaksian Titin Prialianti di ruang sidang.

Dalam sidang tanggal 25 September 2024 di PN Cirebon, Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum Saka Tatal hadir dalam sidang PK enam terpidana kasus Vina-Eky.

Baca Juga: Ahli Hukum Pidana Ungkap Potensi Vonis Hukum Bagi Enam Terpidana Kasus Vina-Eky

Menurut kesaksian Titin, kondisi kliennya yang saat itu masih berusia 15 tahun tampak mengalami tekanan berat hingga tidak mampu lagi mengenalinya juga saudaranya.

Berulang kali sempat didesak untuk mau bercerita tentang proses pembuatan BAP, Titin mengaku kesulitan karena Saka Tatal enggan bersuara.

“Saya melihat bekas luka-lukanya, pandangan matanya kosong banget, saya nanya apapun dia nggak ngerti saya pengacaranya,” ungkap Titin.

Baca Juga: Perkara Tewasnya Sejoli Vina-Eky Dianggap Mantan Kabareskrim Polri Sudah Game Over, Enam Terpidana Segera Dibebaskan?

Mengaku tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam proses pembuatan BAP, Titin baru berhasil menemui kliennya sewaktu di kejaksaan.

Melalui secarik kertas yang ditulis Saka Tatal kepada Selis saudaranya, Titin baru mengetahui bahwa kliennya sudah mengalami sejumlah tekanan baik fisik maupun psikis.

“Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing, cuma kalimat itu yang dia tulis, untuk komunikasi dia tidak bisa sama sekali,” jelas Titin.

Baca Juga: Tangisan Saksi Renadi Kembali Pecah di Sidang PK Enam Terpidana, Mantan Wakapolri Ungkap Akar Masalah Kasus Vina-Eky!

Lebih lanjut Titin menambahkan, alasannya terpaksa menandatangani berkas Saka Tatal adalah karena tidak ingin kliennya didampingi kuasa hukum yang disediakan negara.

Sehubungan dengan kesaksian yang disampaikan Titin, Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua Indonesia Police Watch (IPW) memberi tanggapan.

Menurut Sugeng, konstruksi awal penanganan terkait penyebab kematian Vina-Eky sudah mengalami sejumlah kejanggalan.

Selain dugaan kekerasan fisik dan psikis untuk mendapat informasi, penyebab lainnya adalah proses pengarsipan berkas yang cenderung diabaikan.

Karena itu Sugeng menilai perlunya Propam Polri atau atasan langsung dari penyidik untuk melakukan pengawasan terhadap prosedur pemeriksaan kasus Vina-Eky.

Baca Juga: Jawaban Widi dan Mega Dinilai Ketus, Kesaksian Teman Vina Cirebon di Sidang PK Diragukan JPU: Kami Tak Sependapat

Langkah tersebut, menurut Sugeng diperlukan untuk menghindari terjadinya peradilan sesat sebagaimana saat ini telah menjadi anggapan publik terhadap kasus Vina.

Proses pemeriksaan terhadap para tersangka hingga menjadi terpidana yang tidak manusiawi, membuahkan keputusan hukum juga tidak berkeadilan.

Namun demikian, Sugeng menilai potensi kekeliruan bukan hanya dilimpahkan kepada pihak penyidik kepolisian semata tetapi juga penegak hukum lain yang diduga terlibat.

“Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus memeriksa semuanya, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa,” jelas Sugeng terkait penanganan kasus Vina-Eky. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kasus Vina
# Sugeng Teguh Santoso
# Indonesia Police Watch

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.