Pembebasan Lahan Jadi Masalah Utama Jakarta, Pramono Anung Gagas Hunian Tingkat Multifungsi

AYOJAKARTA.COM – Calon gubernur (cagub) nomor urut 3, Pramono Anung memberikan solusi atas masalah pembebasan lahan di Jakarta.

Pramono Anung menggagas hunian multifungsi sebagai solusi pembebasan lahan yang menjadi masalah utama Jakarta.

Menurut Pramono Anung, menyelesaikan masalah pembebasan lahan harus belajar dari pengalaman pemimpin sebelumnya.

Baca Juga: Solusi Mengatasi Error Webcam pada Foto Swa SSCASN, Ternyata Mudah Cukup Otak-atik Pengaturan Ini

“Belajar dari pengalaman di JIS, Kampung Bayam, dan sebagainya, pembebasan lahan itu mulai dari tahun 1992, baru selesai di 2013 zaman Pak Jokowi,” kata Pramono dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Rabu (9/10/2024).

Pramono menjelaskan untuk mewujudkan hunian multifungsi tersebut bisa memanfaatkan bangunan yang sudah ada.

Setelah pindahnya pemerintah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tentu akan ada potensi banyak bangunan yang kosong.

Bangunan seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, sekolah, atau puskesmas bisa dimanfaatkan.

Nantinya, bangunan dengan beberapa tingkat tersebut akan digunakan untuk puskesmas, pusat pendidikan, hingga perkantoran dalam satu gedung.

“Jadi, belajar dari itu maka kita bisa gunakan manfaatkan misalnya kantor kecamatan, sekolah, kantor kelurahan, bahkan puskesmas. Kita buat kemudian kita naikkan ke atas lantai 1, 2, 3, 4 misalnya. Puskesmas betul-betul digunakan untuk puskesmas dan puskesmasnya malah lebih bagus pasti,” jelasnya.

Baca Juga: Psikologi Cinta: Ini Alasan Mengapa Seseorang Menghilang dan Kembali Secara Tiba-Tiba, Pernah Mengalaminya?

Kemudian pada lantai 5 dan 6 bisa digunakan untuk co-working space sebagai tempat untuk anak muda berkreasi.

Setelah itu, pada lantai berikutnya akan dijadikan hunian yang bisa ditempati oleh masyarakat.

“Baru nanti di lantai 5, 6, katakanlah untuk co-working space buat anak muda berkreasi, baru di atasnya untuk hunian,” ujarnya.

Pramono menegaskan hunian yang dibuat dalam bangunan tersebut diprioritaskan untuk masyarakat tertentu saja.

Nantinya, kelompok utama yang akan diprioritaskan untuk menempati hunian tersebut adalah masyarakat menengah ke bawah.

“Huniannya tentunya prioritas utamanya adalah warga yang membutuhkan, bukan kelas menengah ke atas tapi menengah ke bawah,” tutupnya.***