Kabinet Gemuk Prabowo Resmi Dilantik, Apa Dampaknya terhadap APBN? Ini Penjelasan Guru Besar FEB UI

AYOJAKARTA.COM – Resmi dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto gerak cepat membentuk susunan kabinet baru.

Tepatnya di hari Minggu, 20 Oktober 2024 kemarin, Prabowo secara resmi mengumumkan ada 48 menteri serta lima pejabat setingkat Menteri dan juga 56 Wakil Menteri yang dilantik dalam kabinet Merah Putih.

Jumlah kabinet yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ini diketahui meningkat daripada era kabinet Jokowi.

Bahkan lantaran jumlahnya yang cukup banyak, sampai-sampai kabinet yang disusun oleh Prabowo Subianto ini dijuluki ‘Kabinet Gemuk’.

Lantas, adakah dampak kabinet gemuk yang disusun oleh Presiden Prabowo Subianto ini terhadap APBN?

Dikutip dari tayangan Youtube KOMPASTV pada (23/10/24), Telisa Aulia Falianty selaku Guru Besar FEB UI memberikan penjelasannya.

Dalam analisanya, Telisa menyebut bahwa jumlah kabinet gemuk ini sudah pasti ada implikasi terhadap anggaran pemerintahan.

Baca Juga: Rangkuman FR Tanggal 20 Oktober SKD CPNS 2024: Ini Bocoran Materi Soal TWK, TIU, dan TKP

“Ya, tentu ini ada implikasi nanti kepada belanja terutama di sisi belanja pemerintah pusat untuk, satu kegiatan belanja pegawai,” ujar Telisa.

“Jadi artinya bahwa ini kan para menteri wakil menteri baru tentu ada pos-pos anggaran baru meskipun sudah disampaikan di dalam pricelist Wamenkeu menyatakan bahwa sudah diantisipasi dalam APBN 2025,” lanjutnya.

Meski dikatakan jika anggaran pemerintahan nanti sudah diploting, namun menurut Telisa tetap membutuhkan waktu untuk koordinasi.

“Jadi katanya pos-pos itu sudah ada karena begitu ada kementerian baru itu akan terus diajukan anggarannya,” ungkap Telisa.

Lebih lanjut ia menerangkan, “Nah, itu juga bagaimana nomenklatur yang terpecah misalkan, kan ada beberapa kementerian yang dipecah ya nah itu agak membutuhkan waktu juga koordinasi dengan KemenpanRB dan juga banker di DPR itu.”

Dijelaskan oleh Telisa bahwa koordinasi tersebut perlu dilakukan terkait dengan pengalokasian anggaran pemerintahan.

“Bagaimana mengalokasikan anggaran-anggaran karena di starting poin pertama bener harus bekerja cuma kadang ada proses administrasi yang harus dijalani,” tuturnya.

“Nah, mudah-mudahan administrasinya ini tidak terlalu lama proses dari perubahan ini,” katanya lagi.

Guru Besar FEB UI tersebut juga menyinggung soal ketersediaan dari anggaran itu sendiri yang tentunya harus dipertimbangkan.

“Nah kemudian bagaimana ketersediaan dari anggaran negara itu sendiri, tentunya itu harusnya sudah dipertimbangkanya,” terangnya.

“Kan kita tahu ya Presiden sebelumnya itu di era Pak Jokowi itu adalah 34 Kementerian Lembaga nah kalau dari data kemarin itu yang Pak Presiden Jokowi itu kalau kita lihat belanja anggaran itu adalah di kisaran Rp300 miliar rupiah ya untuk anggaran terkait dengan para Menteri dan wakilnya,” imbuhnya.

Sementara untuk anggara di era Prabowo Subianto saat ini sudah jelas akan bertambah dan ditaksir mencapai triliunan.

Baca Juga: Ini 6 Rekomendasi HP Android Rp1 Jutaan yang Punya Desain Mirip iPhone, Tertarik Beli yang Mana?

“Nah ini ada salah satu lembaga yang memprediksikan bisa sekitar Rp1 triliun nih kalau ada tambahan tapi nanti harus kita kaji ulang ya untuk tambahan dari adanya jabatan-jabatan baru ataupun kementerian baru,” bebernya.

“Jadi memang kita harus menghitung bener sih berapa tambahan anggarannya, yang pasti itu anggarannya bertambah ya, kalau dari data tadi mencapai Rp306 miliar per tahun, nah ada yang menghitung lembaga ya menghitung adalah sekitar Rp1,95 triliun tambahannya kemungkinan, nah berarti kan berapa kali lipat tuh meningkat,” imbuh Telisa.