AYOJAKARTA.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, langsung menjadi sorotan publik karena mengusulkan anggaran sebesar Rp20 triliun setelah dilantik.
Menurutnya, kementerian yang dipimpinnya tidak bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai.
Pigai menyoroti bahwa pembangunan HAM, baik fisik maupun nonfisik, membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.
"Mulai dari penyusunan katakanlah visi misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus dalam potret pembangunan HAM," ujar Pigai, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV Sukabumi, Kamis, 24 Oktober 2024.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, Kementerian HAM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp64,855 miliar, terbagi untuk pusat Rp54,037 miliar dan wilayah Rp19,817 miliar.
Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang diterima oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan.
Kementerian Hukum menerima total anggaran sebesar Rp7,294 triliun, sedangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan jatah Rp13,397 triliun.
Saat memberikan sambutan di Kantor Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, setelah dilantik sebagai Menteri HAM, Pigai menegaskan kepada tim transisi yang bertugas untuk menyesuaikan kementerian baru ini agar merombak anggaran Kementerian HAM.
Baca Juga: Verrel Bramasta Janji Tak Ambil Gaji Anggota DPR RI Selama 1 Tahun, Terungkap Ini Alasannya
"Kalau pembangunan ada fisik non fisik, kalau non fisik tidak bisa kalau diberikan anggaran yang kecil, gak bisa. Coba dirumuskan kembali," tegasnya.
Politisi Partai NasDem dan mantan Komisioner Komnas HAM ini juga mengingatkan bahwa isu HAM memiliki spektrum yang sangat luas.
Menurutnya, anggaran yang diterima Kementerian HAM tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin fokus pada sektor hak asasi manusia.
"Rombak itu anggaran, rombak itu dari Rp20 triliun ke Rp64 miliar, gak bisa tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia," pungkasnya.
Baca Juga: Verrel Bramasta Janji Sumbangkan 1 Tahun Gajinya di DPR RI, Netizen Tanyakan Soal Tunjangannya
Menanggapi permintaan perombakan anggaran di Kementerian HAM, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Adies Kadir, mengatakan bahwa semua tergantung pada kekuatan anggaran yang tersedia.
"Sebenarnya apapun yang diajukan selama masuk akal harus bisa dipenuhi, tinggal kita melihat kekuatan dana negara kita, apakah APBN memenuhi atau tidak anggaran tersebut," ujar Adies Kadir, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV JAWA TIMUR, Kamis, 24 Oktober 2024.
DPR RI, bersama Komisi 13, nantinya akan meninjau terlebih dahulu perombakan APBN yang diusulkan oleh Kementerian HAM.
Adies menyebutkan bahwa permintaan anggaran setiap kementerian akan diperiksa lebih lanjut, terutama terkait alokasi anggaran, apakah sesuai atau tidak.
Baca Juga: Anggota DPR Diduga Masuk Daftar Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR dari BI dan OJK
"Kita belum melihat ya apa apa saja yang diajukan dari Rp60-an (miliar) ke Rp20 triliun. Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak," tambahnya.
Buntut dari permintaan anggaran senilai Rp20 triliun ini, Komisi 13 DPR RI akan mengundang dan menggelar rapat dengan Menteri HAM, Natalius Pigai pada Senin, 28 Oktober 2024.***
Share this article
Menteri HAM Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran menjadi Rp20 triliun, namun DPR akan meninjau apakah permintaan itu sesuai APBN.