Muncul Status ‘Pelamar Tidak Terpenuhi Masa Kerja’, Apakah Tidak Bisa Daftar PPPK 2024 Gel 2? Simak Penjelasannya

Lebih dari 1000 halaman daftar peserta CPNS kemendikbud yang dinyatakan T/L atau tidak lolos tahap SKD 2024 dan tidak lanjut ke tahapan SKB.
Lebih dari 1000 halaman daftar peserta CPNS kemendikbud yang dinyatakan T/L atau tidak lolos tahap SKD 2024 dan tidak lanjut ke tahapan SKB.

AYOJAKARTA.COM – Dalam pendaftaran PPPK 2024 gelombang 2, banyak pelamar mengeluhkan mengenai keterangan “Pelamar Tidak Memenuhi Masa Kerja” saat melakukan pendaftaran.

Apakah hal itu artinya, para pelamar tidak bisa mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 kali ini?

Perlu diketahui, pendaftaran PPPK 2024 kali ini dibuka untuk pelamar prioritas dan terdapat kriteria khusus, tidak dibuka untuk umum.

Sebagai informasi, pendaftaran PPPK 2024 untuk gelombong 2 digelar dalam rentang waktu dari 17 November 2024 hingga 31 Desember 2024.

Lalu, siapa saja yang bisa mendaftar PPPK 2024 kali ini? Seperti dikutip dari Instagram @studicpns.id, pelamar atau peserta yang bisa mendaftar PPPK 2024 gelombang 2 yaitu dengan kategori berikut:

Baca Juga: SKB Sudah Dekat, Peserta CPNS 2024 Wajib Tahu 10 Jawaban Tepat dari Pertanyaan Tahap Wawancara Semua Instansi

1.Tenaga Non ASN tidak terdaftar database

Tenaga honorer atau tenaga ASN yang tidak terdaftar pada database BKN namun masih aktif bekerja pada Instansi Pemerintahan setidaknya minimal 2 tahun berturut-turut.

Baca Juga: 741.711 Peserta yang Lolos SKD CPNS 2024 Wajib Tahu Tips Jitu Menaklukan Tes SKB Berikut Ini! Auto Lolos Mudah

2.Lulusan PPG

Lulusan PPG bisa mendaftar pada PPPK 2024 gelombang 2, namun bagi yang sudah terdaftar kelulusannya pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek.

Baca Juga: 7 Ketentuan Dalam SKB CPNS 2024 yang Wajib Diketahui Peserta

3.Tenaga Guru Non ASN

Tenaga guru yang dimaksud adalah pegawai non-asn yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN di BKN dan aktif mengajar di Instansi Pemerintah.

Selain itu, guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud.

Guru Non-ASN ini aktif mengajar paling sedikit selama dua tahun atau empat semester secara berturut-turut.

Jadi, diluar kategori di atas, para pelamar atau peserta tidak bisa mendaftar pada PPPK 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPPK
# gelombang 2
# kriteria

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.