Bisa untuk Bansos? Kemensos Gunakan Data Tunggal BPS untuk Ketahui Jumlah Kemiskinan

AYOJAKARTA.COM - Kementerian Sosial dan instansi terkait akan menggunakan data tunggal dari BPS dalam merumuskan pengentasan kemiskinan.

Selama ini upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih banyak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dalam rapat kerja Kemensos dengan DPR RI belum lama ini, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengisyaratkan jika upaya pengentasan kemiskinan tidak lagi menggunakan DTKS dari Kemensos.

Baca Juga: Status SIKS-NG Bansos PKH dan BPNT Apakah Sudah SP2D? Cek Fakta di Sini Ya...

Melainkan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan kemiskinan di Indonesia berbasis data akurat.

Untuk itu Kemensos juga telah berkoordinasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), BPS serta perwakilan kementerian terkait.

Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal yang dikoordinasi BPS.

"Intervensinya akurat, terintegrasi antar kementerian, lembaga dan pemda," kata Gus Iful seperti dikutip Ayoajakrta.com dari laman kemensos.go.id, Sabtu 23 November 2024.

Nantinya yang menjadi koordinator pengentasan kemiskinan dalam menentukan kebijakan umum ada di BP Taskin.

Baca Juga: Dikabarkan Segera Cair Akhir November 2024! Ini 6 Fasilitas dan 8 Penggunaan Dana Bantuan dari KJP Plus untuk Siswa, Jangan Sembarangan Pakai

Sedangkan kementerian dan lembaga lain akan bekerjasama dengan BP Taskin, sesuai tugas dan fungsinya.

Hal ini diyakini membuat kerja lagi lebih ringan. Karena nanti ada yang digunakan suda data tunggal.

Data tersebut digunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Saat ini Kemensos juga sudah menyerahkan semua data kepada BPS untuk diintegrasikan.

BP Taskin juga telah memastikan kalau kementerian dan lembaga terkait akan ikut merumuskan penggunaan data yang diintegrasikan BPS.

Tak hanya itu, BP Taskin juga tengah merumuskan metode penanganan khusus bagi warga miskin yang nomaden.***