Jangan Abai! Ada 6 Jenis Berkas Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan CPNS Sebelum Mendapatkan NIP

Illustrasi. 6 Jenis berkas yang harus Disiapkan sebelum medapatkan NIP
Illustrasi. 6 Jenis berkas yang harus Disiapkan sebelum medapatkan NIP

AYOJAKARTA.COM  - Pengisian Daftar Riwayat Hidup atau DRH merupakan salah satu tahapan penting yang perlu dilewati oleh setiap CPNS sebelum memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP). 
 
Untuk bisa memperoleh NIP, peserta seleksi CPNS harus melewati sejumlah tahapan penting yang diawali dengan melakukan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi. 
 
Peserta CPNS yang dinyatakan memenuhi kualifikasi seleksi Administrasi, akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar serta Seleksi Kompetensi Bidang. 
 
 
Setelah melewati tahap masa sanggah dari kedua jenis Seleksi yang ditetapkan, peserta CPNS terpilih dapat mulai melakukan pengisian DRH sebagai prasyarat pengusulan NIP. 
 
Masa sanggah merupakan  kesempatan yang diberikan oleh Penyelenggara terhadap peserta CPNS atas hasil keputusan seleksi kompetensi. 
 
Hasil dari pemutakhiran data CPNS yang sudah melakukan atau pasca  sanggah, selanjutnya akan menjadi acuan untuk masuk ke tahap akhir yakni pengisian DRH. 
 
Berdasarkan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun anggaran 2024, waktu pengisian DRH dapat dilakukan mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 21 Februari 2025. 
 
Untuk melakukan pengisian DRH, CPNS perlu mempersiapkan sejumlah berkas dokumen yang akan menjadi lampiran dalam proses pengisian. 
 
Adapun jenis berkas dokumen pertama yang harus dipersiapkan oleh para CPNS sebelum mengisi DRH adalah pasfoto terbaru sesuai dengan ketentuan instansi. 
 
 
6 Jenis Dokumen yang Harus Disiapkan
 
Karena akan menjadi berkas bagi instansi, pastikan ukuran, jenis file, warna latar belakang serta ketentuan berpakaian sudah sesuai dengan kebutuhan. 
 
Jenis berkas dokumen kedua yang perlu dipersiapkan oleh CPNS untuk pengajuan NIP adalah hasil pindai atau scan ijazah yang sesuai dengan saat melakukan pendaftaran. 
 
Untuk memastikan kesesuaian, pastikan hasil scan ijazah yang akan dilampirkan bersumber dari ijazah asli atau bukan hasil salinan serta hasil legalisir. 
 
Berkas dokumen ketiga yang perlu disiapkan dalam proses pengisian DRH adalah hasil scan transkrip nilai asli sesuai dengan saat mengisi jabatan di instansi tujuan. 
 
Jenis berkas dokumen keempat yang perlu dipersiapkan CPNS saat pengisian DRH adalah hasil scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK terbaru. 
 
Setiap penerbitan berkas SKCK memiliki peruntukan serta masa berlaku, karena itu pastikan kedua hal tersebut sudah dipertimbangkan sebelum melakukan unggahan. 
 
 
Berkas dokumen kelima yang perlu dipersiapkan CPNS sebelum melakukan pengisian DRH adalah Surat Keterangan Sehat, baik jasmani maupun rohani. 
 
Guna memastikan berkas pengisian DRH tidak terkendala, pastikan surat keterangan sehat ditandatangani oleh ASN yang telah memiliki NIP atau Rumah Sakit milik Pemerintah. 
 
Adapun berkas dokumen keenam yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengisian DRH adalah Surat Keterangan Bebas Narkotika. 
 
Selain dapat dilakukan melalui Rumah Sakit Pemerintah, pemeriksaan hasil uji bebas narkotika juga bisa diperoleh dari Lembaga Pengujian NAZA seperti BNN. 
 
Berkas berikutnya yang juga perlu dipersiapkan sebagai salah satu prasyarat pengusulan NIP bagi CPNS adalah dokumen sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi. 
 
Agar berkas hasil scan sesuai dengan kebutuhan instansi, pastikan untuk memindai seluruh berkas lampiran DRH melalui mesin scanner. ***
 
Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DRH
# NIP
# CPNS
# dokumen
# berkas

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.